SketsaNusantara.id - Pemerintah hingga kini masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Berbagai opsi tengah dikaji secara mendalam, mulai dari kebutuhan formasi di setiap instansi hingga penyesuaian dengan kondisi fiskal negara dan prioritas pembangunan nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses perumusan tersebut masih berlangsung dan belum mencapai tahap final. Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.
“Belum, masih kita finalkan dan rumuskan,” ujar Prasetyo dalam wawancaranya, dikutip SketsaNusantara.id dari Youtube Kompas TV.
Baca Juga: Tanggapi THR Pekerja Swasta Dipotong Pajak Tapi ASN Tidak, Menkeu Purbaya: Protes Ke Bosnya Juga!
Menurutnya, hampir seluruh kementerian telah menyampaikan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen ASN mendatang. Namun demikian, pemerintah belum dapat mengumumkan jumlah formasi secara rinci karena masih harus mempertimbangkan sejumlah faktor krusial, terutama kemampuan anggaran negara.
Prasetyo menjelaskan bahwa diskusi dalam rapat koordinasi tersebut berkembang cukup dinamis. Setiap kementerian mengajukan kebutuhan masing-masing, tetapi pemerintah tetap harus menyusun skala prioritas agar kebijakan rekrutmen ASN tetap selaras dengan kondisi keuangan negara.
“Semua menteri sudah menyampaikan kebutuhan, tetapi kita belum bisa merinci angka karena harus mempertimbangkan prioritas dan kemampuan fiskal,” jelasnya.
Selain faktor anggaran, pemerintah juga tengah melakukan pemetaan kebutuhan ASN secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rekrutmen yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini disebut telah menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara detail. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan data kebutuhan dengan kondisi ASN yang sudah ada saat ini.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga melakukan evaluasi terhadap komposisi ASN yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan titik temu antara kebutuhan baru dan ketersediaan sumber daya manusia yang sudah berjalan.
“Ini sedang dicari titik temunya, terutama kalau bicara jumlah formasi,” tambah Prasetyo.
Menariknya, dalam pembahasan tersebut juga muncul wacana pelibatan Kementerian Pertahanan dalam proses pendidikan dan pelatihan calon ASN. Opsi ini dipertimbangkan karena Kementerian Pertahanan dinilai memiliki fasilitas pendidikan yang memadai serta tersebar di berbagai wilayah Indonesia.