Selain menyasar perusahaan, Kementerian Keuangan juga akan melakukan pemeriksaan internal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dugaan persekongkolan dengan aparat perpajakan. Evaluasi pegawai menjadi bagian dari upaya tersebut.
Dugaan tunggakan pajak sektor baja sebelumnya disampaikan usai konferensi pers APBN KiTa Januari 2026. Pemerintah menilai pengamanan penerimaan negara harus diperkuat. Sektor strategis menjadi prioritas pengawasan.
Sebagai catatan, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun. Angka tersebut setara 87,6 persen dari target APBN 2025. Target penerimaan ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.
Dengan capaian itu, penerimaan pajak mengalami selisih sekitar Rp271,7 triliun. Pemerintah menilai optimalisasi pengawasan menjadi langkah penting menutup kekurangan tersebut.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!