Selain menyasar perusahaan, Kementerian Keuangan juga akan melakukan pemeriksaan internal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dugaan persekongkolan dengan aparat perpajakan. Evaluasi pegawai menjadi bagian dari upaya tersebut.
Dugaan tunggakan pajak sektor baja sebelumnya disampaikan usai konferensi pers APBN KiTa Januari 2026. Pemerintah menilai pengamanan penerimaan negara harus diperkuat. Sektor strategis menjadi prioritas pengawasan.
Sebagai catatan, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun. Angka tersebut setara 87,6 persen dari target APBN 2025. Target penerimaan ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.
Dengan capaian itu, penerimaan pajak mengalami selisih sekitar Rp271,7 triliun. Pemerintah menilai optimalisasi pengawasan menjadi langkah penting menutup kekurangan tersebut.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!
Artikel Terkait
Memburu Akun Anonim Penghina Sang Kakak, Anak Bungsu Menkeu Purbaya Tawarkan Uang Ratusan Juta
Minta Tolong Menkeu Purbaya, Rieke Diah Pitaloka Soroti Kerusakan SDN 156 Kalukubodo Sulsel, Tekankan Pentingnya Alokasi Anggaran untuk Pendidikan
Gelombang Protes Pedagang Gedebage Usai Larangan Thrifting Menkeu Purbaya, Bisnis 1.080 Kios Terancam dan Jawaban Pemerintah Dinanti
Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Pengalaman Ekstrem 5 Hari Tanpa Tidur sebagai Insinyur Lapangan sebelum Kariernya Berubah Total ke Ekonomi
Menkeu Purbaya Sebut Banyak Pengusaha Balpres Tak Bayar Pajak, Pemerintah Kantongi Nama dan Siapkan Langkah Investigasi