SketsaNusantara.id - Polemik pasca Wakil Bupati Jember Djoko Susanto yang mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan respon dari partai pengusungnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hal ini merujuk pada surat yang dikirimkan Djoko Susanto berkaitan dengan dugaan adanya penyimpangan anggaran, penataan aset, posisi jabatan pejabat hingga tata kelola pemerintahan ke KPK.
Dalam suratnya sedikitnya ada 6 poin yang dilayangkan di antaranya:
Baca Juga: Doakan Almarhum Affan Kurniawan dan Keselamatan Bangsa, DPC PKB Jember Gelar Sholat Gaib
1. Pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang dirasa tumpang tindih dengan tugas Wabup.
2. Tidak berjalan meritokrasi ASN dan berpotensi menurunkan profesionalisme serta rawan KKN.
3. Pengelolaan APBD yang tidak transparan.
4. Lemahnya tata kelola aset dan penggunaan kendaraan dinas oleh pihak yang tidak berhak.
5. Koordinasi Wabup dan OPD terhambat lalu berujung pada pembangkangan ASN.
6. Tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler bagi wabup.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPC PKB Jember Ayub Juanidi merasa kaget dengan informasi di media terkait sikap dari Wabup Djoko Susanto.
"Saya kaget ya, karena beberapa hari ini muncul statemen di konferensi pers bahwa Wabup berkirim surat ke KPK," ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor DPC PKB Jember, Jumat, 26 September 2025.
"Kalau kita kembalikan itu memang haknya untuk melaporkan, dan bila tuduhan ini berdasar dengan adanya bukti jangan kan Wabup. Masyarakat pun akan bersikap untuk melaporkan," imbuhnya.
Ayub Junaidi menyampaikan, berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan fungsinya hanya membantu bupati menjalankan pemerintahan.
"Tolong dipahami ya, jika tugas dari Wabup ini hanya membantu bupati dan tinggal dikomunikasikan saja," pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, maka menurutnya partai pengusung akan segera mengundang bupati dan wakil bupati untuk mengklarifikasi.
"Kami akan klarifikasi dan akan kita panggil bupati serta wabupnya, agar mengetahui duduk permasalahannya seperti apa. Kan gak boleh mendengar hanya salah satu pihak saja, biar fair," tegasnya.