DPC PKB Jember Minta Pergeseran Eselon II Sesuai Kapasitas, Ayub: Harus Mampu Menerjemahkan Program Prioritas

SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember tengah bersiap melakukan pergeseran pejabat eselon II, hal ini mendapatkan respon dari DPC PKB Jember.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, pergeseran pejabat eselon II ini merupakan sebuah keniscayaan di tengah birokrasi.

"Kami meyakini langkah dari Bupati Jember Gus Fawait ini ingin melakukan percepatan, dalam implementasi semua programnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca Juga: Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Terus Dikebut, Ketua DPC PKB Jember Ayub: Satu Maskapai Sudah Komunikasi Tinggal Urusan Teknis

Ayub menyampaikan, sosok yang akan dipilih oleh Bupati Jember Gus Fawait ini pasti yang sudah siap dan memiliki pengalaman.

"Pastinya akan memilih sosok yang sudah siap, kalau pergeseran ini pasti sudah mendapatkan masukkan dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)," terangnya.

Dari awal menjabat hingga 100 hari, Ayub percaya jika sosok yang diberikan amanah bisa membawa Jember lebih maju lagi.

Baca Juga: Wilayah Jember Kota Diterjang Banjir Genangan, Ketua DPC PKB Jember Ayub Minta Pemerintahan Baru Segera Berikan Atensi

"Kalau kami Gus Bupati harus bisa memilih sosok yang tepat sesuai kapasitasnya, pasti dari 100 hari kemarin sudah ada kriterianya dan evaluasinya pasti sudah ada," imbuhnya.

Langkah kebijakan yang diambil oleh Bupati Jember Gus Fawait ini, pihaknya mengungkapkan banyak mendengarkan banyak saran dari masing-masing partai.

"Saya buka saja, beberapa kali Gus Fawait ini mengajak kami para ketua-ketua partai duduk bersama ingin mendapatkan masukkan," pungkasnya.

Baca Juga: Bupati dan Wakil Bupati Diisukan Tak Harmonis, Ketua DPC PKB Jember Ayub: Jangan Mau Dikompori Orang Tak Bertanggungjawab

"Masukkan yang kami berikan, bukan soal sosok yang akan mendapatkan posisi tertentu. Kami lebih ingin kebijakan prioritas yang dijanjikan dalam kampanye, bisa segera tereksekusi dengan baik," tegasnya.

Ia menambahkan, terkait nama-nama yang dirasa cocok untuk mengisi posisi eselon II atau kepala OPD merupakan hak dari pembina kepegawaian atau bupati.