PDIP Kritik Keras Proyek Pembangunan IKN yang Terburu-buru, Jawaban dari Istana Kepresidenan Bikin Takjub

SketsaNusantara.id - Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) kritik pedas terkait proyek IKN yang saat ini masih dalam proses penggarapan dan dianggap meleset dari rencana.

Secara pedas PDIP sebut proyek IKN yang menjadi agenda pemerintahan Jokowi sebagai proyek yang terburu-buru.

Seperti dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube KOMPAS TV, dalam sebuah wawancara, Masinton Pasaribu selaku politisi PDIP mengungkapkan bahwa Jokowi menyatakan akan berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini.

Baca Juga: 59 Km dari Rumah Baru Jokowi, Gunung Sakral Tempat Ritual Malam 1 Suro Ini Lokasi Moksa Raja Majapahit

"Presiden bilang akan berkantor di IKN pada bulan Juli," ujar Masinton Pasaribu.

"Tapi ketika ditanya wartawan, Presiden menjawab bahwa infrastruktur belum siap, dan kalau sudah siap baru pindah ke sana," tambahnya.

Menurut politisi PDIP tersebut, membangun ibu kota itu adalah sebuah kedaulatan negara dan kemandirian negara.

Sehingga menurut Masinton, negara manapun yang sedang membangun ibu kota maka harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran negara.

Ia menyebutkan bahwa sebuah negara berdaulat adalah negara yang tidak harus mengemis-ngemis anggaran kepada investor untuk menunjukkan kemandirian dan kemampuan sebuah bangsa.

Baca Juga: Jokowi Resmi Lepas Kontingen Indonesia, Ini Cabang Olahraga yang Diselenggarakan Pada Olimpiade Paris 2024 Nanti

Masinton mencontohkan beberapa negara yang membutuhkan puluhan tahun untuk pemindahan sebuah ibu kota, artinya hal sepenting itu tak perlu dilakukan secara terburu-buru.

"Jadi pembangunan itu tidak bisa sim salabim dalam waktu cepat bisa selesai,'' tegas Masinton Pasaribu.

Ia ungkap bahwa akhirnya apa yang disampaikan oleh pemerintah kemudian semua meleset, sehingga dalam hal ini Presiden Jokowi dianggap terlalu ambisius dan terlalu terburu-buru.

Untuk itu pihak PDIP sangat meragukan pada bulan  Agustus mendatang akan bisa memindahkan ibu kota seperti rencana Presiden Jokowi.