Apa itu Friksi Ekonomi? Inilah Arti Istilah yang Muncul di Tengah Ramainya Kritik Pemadaman Listrik Bergilir yang Merugikan Perekonomian Masyarakat

Sementara itu, harga batu bara di pasar global dapat berada jauh di atas angka tersebut sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan.

Di sisi lain, biaya produksi yang terus meningkat, ditambah melonjaknya stripping ratio atau volume lapisan tanah yang harus disingkirkan sebelum batu bara dapat ditambang, membuat margin keuntungan perusahaan semakin menipis. Akibatnya, sebagian perusahaan dinilai kurang antusias memasok batu bara untuk kebutuhan domestik.

Penjelasan tersebut mendapat sorotan tajam dari Ferry Irwandi. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat semata-mata disebut sebagai konsekuensi alami dari mekanisme pasar.

Baca Juga: Lulusan STAN, Ferry Irwandi Justru Imbau Masyarakat Cari Opsi tempat Kuliah Lain: Jangan Masuk STAN Kalau…

Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN itu menilai terdapat persoalan tata kelola yang membuat masyarakat akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kritik Ferry berangkat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat ketika pasokan energi terganggu. Pemadaman listrik, meski hanya berlangsung beberapa jam, dapat menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari.

Pelaku usaha kecil kehilangan kesempatan berjualan, petani mengalami gangguan pada sistem irigasi atau penyimpanan hasil panen, sementara peternak berpotensi mengalami kerugian akibat terganggunya sistem pendingin maupun peralatan produksi.

Baca Juga: Jember hingga Banyuwangi Dilanda Pemadaman Bergilir, Ramai Warganet Keluhkan Mati Lampu dalam 2 Hari Terakhir, Begini Penjelasan PLN

"Pemadaman listrik bergilir ini sudah memberikan kerugian ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia, termasuk untuk para petani dan peternak," tulisnya dalam caption unggahannya.

"Kerugiannya langsung diderita masyarakat. Yakin pak 'friksi ekonominya' begitu? Bukan karena alasan lebih dalam? Kita diskusikan saja," sambungnya.

Dari sudut pandang Ferry, istilah friksi ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan gangguan pasokan energi yang berdampak luas kepada masyarakat.

Sebab, jika akar masalahnya berasal dari kebijakan, insentif ekonomi, atau lemahnya pengawasan, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya mekanisme pasar, melainkan juga tata kelola sektor energi itu sendiri.

Baca Juga: Prabowo Panggil Dirut PLN ke Istana usai Listrik Padam Bergilir di Jawa, Terungkap Ada 2 Pembangkit Besar Keluar dari Sistem

Kritik Ferry mengenai friksi ekonomi ini pun membuka diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana negara mengelola sumber daya alam strategis.

Di tengah status Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, publik mempertanyakan mengapa kebutuhan energi domestik masih rentan terganggu ketika terjadi benturan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat luas.