Refly Harun Bongkar Titik Rawan MBG, Sebut Desain Program Bisa Membuka Celah Korupsi Sejak Awal Pelaksanaan

SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan datang dari pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Menurut Refly, program yang menggunakan anggaran besar dan melibatkan banyak pihak tersebut memiliki sejumlah titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menilai risiko penyimpangan tidak hanya berasal dari pelaksana di lapangan, tetapi juga dapat muncul dari desain tata kelola program itu sendiri.

Pembahasan mengenai MBG semakin penting karena program ini merupakan salah satu agenda nasional yang menyentuh banyak sektor sekaligus. Mulai dari pengadaan bahan makanan, kerja sama dengan mitra, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.

Baca Juga: Profil Glory Harimas Sihombing, Tersangka Baru Korupsi MBG yang Diduga Jual Titik SPPG dan Pernah Masuk TKN Prabowo-Gibran

Refly menilai program berskala nasional selalu memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang efektif dan transparan.

Menurutnya, berbagai tahapan dalam pelaksanaan MBG harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Proses pengadaan barang, penunjukan mitra kerja, hingga distribusi bantuan dinilai menjadi bagian yang perlu diawasi secara terbuka.

“Program berskala nasional yang menyentuh banyak sektor dan melibatkan banyak pihak selalu memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.”

Baca Juga: Update Kasus Korupsi MBG, Kejagung Tetapkan GHS sebagai Tersangka Keenam, Diduga Beri Uang ke Eks Kepala BGN Dadan Hindayana

Dalam pandangannya, penggunaan dana negara dalam jumlah besar harus dibarengi dengan mekanisme kontrol yang kuat. Tanpa pengawasan yang memadai, berbagai bentuk penyimpangan berpotensi muncul di berbagai tahapan pelaksanaan program.

Refly mengingatkan bahwa penggelembungan harga, permainan proyek, hingga konflik kepentingan merupakan risiko yang dapat terjadi ketika pengawasan tidak berjalan optimal. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Selain pengawasan internal pemerintah, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang mudah diakses, publik dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara dan jalannya program di lapangan.

Keterlibatan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Semakin terbuka sebuah program dijalankan, semakin besar pula peluang untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, Refly menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai program tersebut memiliki misi yang baik karena berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.

“Program tersebut dinilai memiliki misi yang baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.”