Jember Hadapi Lonjakan Frekuensi Bencana di Awal 2026

SketsaNusantara.id – Istilah supermarket bencana kini melekat pada Kabupaten Jember, julukan bernada peringatan ini muncul akibat rentetan peristiwa bencana yang datang silih berganti dengan intensitas tinggi dan variasi yang beragam dalam waktu yang relatif singkat.

​Pernyataan tersebut ditekankan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Edy Budi Susilo, dalam sebuah diskusi panel kebencanaan di Silo, Sabtu malam 26 Maret 2026.

Data yang dihimpun menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Baca Juga: BPBD Jember Bergerak Cepat Tangani Dampak Cuaca Ekstrem di Tiga Kecamatan

​Berdasarkan catatan resmi BPBD, terhitung sejak awal Januari hingga penghujung Maret 2026, Kabupaten Jember telah dihantam oleh 276 insiden kedaruratan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 243 kejadian merupakan fenomena alam murni.

​"Dominasi bencana masih berpusat pada tiga masalah utama: banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung," urai Edy.

​Lonjakan ini dipicu oleh anomali cuaca selama puncak musim penghujan. Salah satu dampak yang paling signifikan terlihat di Kecamatan Wuluhan, khususnya di Desa Kesilir dan Tanjungrejo.

Baca Juga: Pohon Trembesi Tua Tumbang hingga Tutupi Jalan, BPBD Jember Lakukan Pembersihan

Hanya dalam hitungan jam, terjangan angin kencang merobohkan 51 pohon serta menghancurkan belasan gudang tembakau dan pemukiman warga.

​Di tengah gempuran bencana tersebut, kecepatan penanganan menjadi kunci. Edy memberikan apresiasi mendalam bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan berbagai komunitas relawan lokal seperti Relawan Gumitir yang menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan.

“Kecepatan laporan dari mereka dinilai berhasil meminimalisir potensi jatuhnya korban jiwa,” imbuhnya.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem Intai Puncak Mudik, BPBD Jember Ingatkan Para Wisatawan untuk Waspada

​Mengingat karakteristik wilayah Jember yang kini rentan terhadap bencana hidrometeorologi (banjir-longsor) sekaligus kekeringan, masyarakat diimbau untuk tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah.

Terdapat tiga pilar mitigasi mandiri yang ditekankan. Pertama, warga wajib memetakan sendiri risiko di sekitar huniannya, mulai dari arah aliran air hingga kemiringan tanah yang labil.