Indonesia Tangguhkan Keanggotaan di Board of Peace, Kemlu Beberkan Alasannya

SketsaNusantara.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia resmi mengumumkan terkait kepesertaan Indonesia di Forum Board of Peace.

Kini Indonesia sedang melakukan penangguhan seluruh pembahasan dan aktivitas terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump tersebut.

 Keputusan ini diambil menyusul situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian tidak menentu setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Baca Juga: MUI Mengecam Serangan Israel-AS ke Iran yang Dinilai sebagai Pelanggaran Hukum Internasional, Desak Indonesia Keluar Board of Peace demi Kemanusiaan

"BOP masih ditangguhkan, masih on hold berarti pembahasan terkait BOP untuk sementara belum dilanjutkan," ungkap Yvonne Mewengkang dalam pernyataan resminya dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa status keanggotaan Indonesia saat ini berada dalam posisi on hold atau ditangguhkan sementara.

"Prioritas kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI kita yang ada di kawasan Timur Tengah," imbuhnya.

Baca Juga: Felix Siauw Pertanyakan Konsep Prabowo Jadi Mediator Israel-AS vs Iran, Singgung Board of Peace hingga Desak Indonesia Mundur dari Dewan Keamanan

Alasan utama di balik langkah ini menurut Kemlu adalah pergeseran prioritas diplomasi Indonesia. 

Dimana saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan penilaian menyeluruh dan komprehensif terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini sangat dinamis.

"Jadi setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia di mekanisme ini akan melewati pertimbangan yang sangat detail berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip luar negeri kita," tegas Yvonne.

Baca Juga: Connie Bakrie Sindir Dewan Perdamaian Bentukan Trump sebagai 'Board of War', Sebut Konflik Israel-AS vs Iran Jadi Kesempatan Indonesia Keluar dari BoP

Mengingat eskalasi militer yang meningkat di kawasan tersebut, pemerintah memilih untuk memusatkan seluruh energi dan sumber daya diplomatik pada keamanan warga negara.

Meski menangguhkan keterlibatan di BOP, Kemlu menegaskan bahwa posisi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak berubah.