Dinilai Tak Berpihak pada Palestina, MUI Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace, Cholil Nafis: Perdamaian itu Paralel dengan Keadilan

Pernyataan Cholil Nafis ini sempat memicu perdebatan di media sosial. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia harus menegakkan keadilan global.

"Kita dukung pemerintah untuk mewujudkan perdamaian hakiki, dan itu bisa tercipta klo ditegakan keadilan global. Usulan kita adalah two state solution," ujarnya.

"Klo Indonesia mau terus di situ bisa nggak mempengaruhi BoP (Board of Peace) sehingga keanggotaannya ada dari Palestina demi keamanan dan kemerdekaan Gaza," tegasnya.

Baca Juga: Cetak Sejarah Baru, Indonesia Resmi Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Penyelesaian Konflik Amerika dan Venezuela Menjadi Agenda

Waketum MUI juga menyinggung soal politik luar negeri Indonesia yang mengusung prinsip bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas menentukan sikap sendiri tanpa memihak blok kekuatan besar dunia.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dinilai tak sejalan dengan politik bebas aktif yang seharusnya bersikap netral serta berkontribusi menciptakan perdamaian dunia tanpa ada kepentingan atau memihak blok ideologi tertentu (non-blok).

"Ini bukan soal duduk dengan siapa, karena politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Cuma misinya sudah tampak untuk pengosongan dan penguasaan bumi Gaza bersama penjajahnya," ujar Cholil.

"Sementara orang setempat (Gaza) ditinggal tak ada dalam (keikutsertaan) pembangunan itu. Perdamaian itu paralel dengan keadilan," tuturnya.

"Itu anggotanya ada israel dan Palestina tidak diikutkan. Masa iya mendamaikan negara dengan mengajak damai yang menjajah, sementara yang dijajah tidak diajak rundingan. Terus orang Palestina disuruh nonton atau malah diusir diam-diam?" pungkasnya.

Baca Juga: Kecewa, Felix Siauw Kritik Keras Keputusan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Sebut Board of Peace yang Dibentuk Trump Sebagai 'Penjajahan Gaya Baru'

Sebelumnya, Ustadz Felix Siauw juga mengkritik keputusan Presiden tergabung dalam Board of Peace yang disebut-sebut sebagai "penjajahan gaya baru".

"Di titik mana Board of Peace menyediakan solusi bagi warga Palestina? Di mana mereka pernah berlaku adil? Apa Presiden lupa bahwa selama ini Amerika jadi salah satu negara yang bikin PBB nggak bisa gerak (karena punya hak veto)," ujarnya.

"Menurutku, ini adalah penjajahan gaya baru. Kesewenang-wenangan, kedzaliman, orang-orang yang merasa petantang-petenteng merasa dia adalah admin yang ngatur dunia, nentuin nasib orang lain dan Presiden kita ikut di dalamnya, bayar pula," tandasnya.

"Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini isinya orang-orang yang katanya untuk ngobrolin 'perdamaian', tapi sebenarnya hanya PENJAJAHAN dengan narasi baru," pungkasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini