Cetak Sejarah Baru, Indonesia Resmi Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Penyelesaian Konflik Amerika dan Venezuela Menjadi Agenda

SketsaNusantara.id - Indonesia secara resmi telah mencatatkan sejarah di panggung diplomatik dunia. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Markas PBB Jenewa pada Kamis, 8 Januari 2026, Indonesia secara sah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan satu tahun ke depan.

Ini merupakan kali pertama Indonesia memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di badan HAM yang paling prestisius di bawah naungan PBB tersebut sejak Dewan HAM dibentuk pada tahun 2006.

Baca Juga: Hukum Dunia Aneh? Purbaya Soroti Lemahnya PBB di Tengah Konflik AS-Venezuela, Publik Nilai Tanggapan Menkeu soal Geopolitik Lebih Baik dari Sosok Ini

Penetapan ini bersamaan dengan meeting Dewan PBB pertama pada 2026 di Geneva.

Dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.

"Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak dibawah koordinasi Kementrian Luar Negeri RI," ujar Sugiono dalam siaran pers.

Sementara itu posisi kepresidenan ini akan dijabat oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan wakil tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.

Baca Juga: Indonesia Menjadi Kandidat Presiden Dewan HAM PBB 2026 Mendapat Dukungan Penuh China, Ini Alasannya...

Sidharta terpilih secara aklamasi mewakili Kelompok Asia-Pasifik, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss.

Dalam kapasitas sebagai Dewan HAM PBB maka Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses seluruh sidang HAM PBB secara objektif, inklusif dan berimbang.

Dalam keterangan persnya, Sugiono selaku Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab sebagai Dewan HAM PBB dengan imparsial, objektif dan transparan.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memegang kendali atas agenda global dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. 

Dengan resmi sebagai Dewan HAM PBB maka Indonesia akan mengawal tiga sesi sidang reguler Dewan HAM yang dijadwalkan pada Februari, Juni, dan September 2026.