Kekhawatiran Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadhan, Program MBG Dinilai Berpotensi Memperparah Situasi Pasar

SketsaNusantara.id - Menjelang bulan suci Ramadhan, isu kenaikan harga pangan kembali menjadi perhatian publik.

Namun tahun ini, kekhawatiran tersebut dinilai memiliki dimensi baru yang lebih kompleks.

Sorotan tajam datang dari akun media sosial @direktoridosen (Dosen Kesayangannu) yang mengangkat potensi dampak kebijakan pemerintah terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.

 

Baca Juga: Kepala BGN Rencanakan Pendataan Ulang Untuk Anak dari Pernikahan Dini, Siri Hingga Putus Sekolah Agar Terima MBG

Dilansir SketsaNusantara.id dari unggahan akun X (Twitter) Dosen Kesayangannu (@direktoridosen), disebutkan bahwa kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan sejatinya sudah menjadi pola tahunan.

“Sudah menjadi tradisi tahunan kalau harga pangan pasti melonjak saat Ramadhan, karena semua orang mendadak jadi lebih konsumtif,” tulis akun tersebut.

Pernyataan ini mencerminkan realitas sosial-ekonomi yang hampir selalu terjadi: meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan selama bulan puasa.

 

Baca Juga: Istimewa! Viral Pendistribusian MBG di Kabupaten Sumenep Jatim Diantar Pakai Mobil Mewah hingga Menuai Kritik, Begini Penjelasan SPPG Sumenep

Namun, kondisi tahun ini dinilai berbeda. Unggahan tersebut menegaskan bahwa potensi gejolak harga bukan hanya disebabkan oleh perilaku konsumtif masyarakat, tetapi juga oleh faktor kebijakan negara.

“Masalahnya, tahun ini kondisi tersebut bakal beda, lebih rumit dan pelik, karena aksi akrobat yang dilakukan oleh Badan Gizi, yg berencana menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di saat Ramadhan,” tulisnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada dasarnya dirancang untuk tujuan sosial, justru dinilai berpotensi menimbulkan tekanan baru terhadap rantai pasok pangan. Akun tersebut menggambarkan situasi pasar secara konkret dengan ilustrasi kehidupan sehari-hari.

 

Baca Juga: Program MBG Cenderung Diremehkan di Dalam Negeri, Jepang Kagum dan Apresiasi Indonesia hingga Datang Untuk Studi Banding

“Bayangkan kids, di saat emak-emak pusing berebut cabai dan telur di pasar, karena sering habis,” tulisnya, menggambarkan situasi kelangkaan barang yang kerap terjadi ketika permintaan melonjak sementara pasokan terbatas.

Lebih jauh, kekhawatiran diarahkan pada potensi perilaku pembelian dalam skala besar oleh lembaga pelaksana program.

“Kedepan bakal lebih pusing, karena Badan Gizi ikut masuk ke pasar, memborong bahan-bahan pokok, untuk memenuhi kuota program mereka,” lanjut unggahan tersebut.

Situasi ini, jika terjadi, dapat menciptakan kompetisi langsung antara kebutuhan rumah tangga masyarakat dengan kebutuhan institusional program pemerintah.

Kritik tersebut tidak berhenti pada dampak pasar semata, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan kebijakan. Akun @direktoridosen mempertanyakan kesiapan negara dalam mengelola dampak turunan dari program besar tersebut.

“Sepertinya Badan Gizi sangat optimis atau mungkin terlalu bersemangat sampai lupa menghitung risiko ekonomi bagi rakyat kecil,” tulisnya.

Kalimat ini mencerminkan kekhawatiran bahwa idealisme program sosial tidak diimbangi dengan kalkulasi ekonomi yang matang.

Bahkan, unggahan tersebut memperingatkan bahwa kebijakan yang niat awalnya mulia bisa berbalik menjadi beban masyarakat.

“Jika pemerintah tetap memaksakan borong bahan pokok tanpa persiapan stok yang luar biasa besar, program yang niatnya membagi gizi ini, malah bikin rakyat berdarah-darah, coz harga naik tak terkendali,” tulis akun tersebut secara eksplisit.

Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal keterjangkauan harga.

Kritik ini juga menyoroti bahwa dampak kenaikan harga akan lebih luas dibanding manfaat program.

“Bukannya kenyang karena makan gratis, masyarakat malah bisa gigit jari karena harga kebutuhan pokok lainnya terbang melampaui batas kewajaran,” tulisnya.

Artinya, manfaat program bagi sebagian penerima berpotensi dikalahkan oleh kerugian ekonomi yang dialami masyarakat secara luas akibat inflasi pangan.

Secara substansial, unggahan ini merepresentasikan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan pangan nasional, terutama ketika program sosial berskala besar tidak diiringi kesiapan infrastruktur distribusi dan cadangan stok.

Kekhawatiran akan terjadinya distorsi pasar, kelangkaan barang, dan kenaikan harga menjadi isu yang sangat relevan, terlebih menjelang Ramadhan ketika kebutuhan pangan masyarakat meningkat secara signifikan.***