Program MBG Cenderung Diremehkan di Dalam Negeri, Jepang Kagum dan Apresiasi Indonesia hingga Datang Untuk Studi Banding

SketsaNusantara.id - Jika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung banyak diremehkan beberapa kalangan bahkan diminta untuk di stop ternyata tidak demikian halnya dengan didunia internasional.

Program MBG yang menjadi inisiatif strategis pemerintahan Prabowo kini mulai menarik perhatian dunia internasional.

Tidak sekadar apresiasi lisan, delegasi dari Kadin Jepang (Japan Chamber of Commerce and Industry/JCCI) baru-baru ini melakukan kunjungan langsung ke Indonesia dikutip dari kanal YouTube Liputan6.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Turun Drastis, Kemenkes Kejar Target Zero Accident

Tujuannya adalah untuk studi banding dan meninjau implementasi program ini dari hulu hingga ke hilir, dari mulai cara pengolahan di dapur hingga ke proses pendistribusian ke siswa.

Jepang, yang dikenal memiliki sistem makan siang sekolah (Shokuiku) terbaik di dunia, justru melihat potensi kolaborasi dan model unik dalam program MBG Indonesia.

Perwakilan Kadin Jepang mendatangi salah satu Dapur Satuan Pelayanan (Service Unit) untuk melihat bagaimana standar nutrisi dipenuhi dalam skala masif.

Baca Juga: Program MBG Diminta Presiden Prabowo Fokus Kualitas, Bukan Sekadar Angka

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Jepang memantau tiga pilar utama distribusi MBG, yakni standar higinitas, sistem logistik dan distribusi, hingga proses penyajian di sekolah.

Setelah meninjau secara langsung, mereka menyampaikan apresiasi terhadap program MBG yang telah menjangkau 60 juta penerima manfaat, jumlah yang hampir setara dengan setengah populasi penduduk Jepang.

Dian Fatwa selaku juru bicara Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan bahwa Jepang sangat mengapresiasi kemampuan Indonesia dalam menjalankan program ini.

Baca Juga: Diintimidasi dan Anak Diberhentikan Sepihak dari PAUD Usai Posting Menu MBG, Wali Murid di Kampar Mengadu ke Prabowo Subianto: Apa Hubungannya?

Sebab Indonesia bisa menjangkau hingga 60 juta siswa dalam 1 tahun, sedangkan Jepang sendiri telah menjalankan program sejak 1889 dan digunakan pada tahun 1954 dengan pelaksanaan yang bertahap.