“Pemerintah perlu menyiapkan kerangka hukumnya sekarang, menuntaskan rancangan regulasi, dan melakukan pengujian sistem secara bertahap. Namun, penetapan tanggal implementasi harus bersifat kondisional, bergantung pada stabilitas inflasi, kesehatan fiskal, kesiapan sistem pembayaran, dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Sebagai penutup, Harris menegaskan, “Daya beli ditentukan oleh inflasi dan produktivitas, bukan jumlah nolnya, namun jika kita menggunakannya sebagai proyek modernisasi sistem pembayaran dan literasi harga nasional, kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi ekonomi dan kenyamanan publik tanpa menimbulkan kegaduhan.”
“Itulah komitmen yang akan saya kawal sebagai Wakil Rakyat di Komisi XI: memastikan momentum yang dipilih adalah momentum yang siap bukan sekadar yang ramai dibicarakan,” tandasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!
Artikel Terkait
Bukan Hanya Hukuman Penjara, Menkeu Purbaya akan Tindak Tegas Mafia Baju Bekas Impor
Purbaya Dipuji Usai Tolak Kenaikan Gaji, Menkeu Mulai Berhati-Hati dalam Bertutur Kata dan Gak Mau Asal 'Ceplas-Ceplos', Imbas Kritikan Hasan Nasbi?
Brantas Praktik Impor Baju Bekas Ilegal, Purbaya Yudhi Sadewa Akan Cegal di Pelabuhan Hingga Tangkap Pelaku Thrifting!
Petinggi PAN Mulai Bidik Menkeu Purbaya Gabung Jadi Kader: Saya Nggak Tertarik...
Menkeu Purbaya Buka Fakta Baru soal Whoosh, Said Didu Sebut Kotak Pandora Era Jokowi