Wacana Redenominasi Rupiah Mencuat, DPR Ingatkan Bukan soal Hapus Nol tapi soal Kesiapan Nasional

SketsaNusantara.id - Rencana redenominasi rupiah dengan rasio 1.000:1 kembali mencuat setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah menargetkan kerangka regulasi rampung pada 2026–2027. Namun, pelaksanaannya dinilai memerlukan kesiapan fiskal, moneter, teknis, dan psikologis masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai, keberhasilan redenominasi tidak ditentukan oleh banyaknya nol yang dihapus, melainkan oleh kekuatan fondasi ekonomi makro dan disiplin proses transisi.

Baca Juga: Pedagang Thrifting Keluhkan Rencana Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa Larang Impor Baju Bekas: Kalau Tutup, Kami Mau Makan Apa?

Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan perkara sederhana, karena menyangkut stabilitas nilai rupiah dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Kondisi Makro: Inflasi Terkendali dan Utang di Batas Aman

Secara umum, Indonesia berada pada kondisi makro yang relatif kondusif. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) Oktober 2025 tercatat 2,86 persen (yoy), berada di rentang aman untuk kebijakan yang sensitif secara psikologis.

Bank Indonesia menegaskan stabilitas harga tetap terjaga, sedangkan proyeksi IMF menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025–2026 pada kisaran 4,9 persen dengan inflasi rendah. Rasio utang pemerintah sekitar 40 persen dari PDB, masih jauh di bawah batas risiko internasional.

Baca Juga: Lihai Atur Perekonomian Negara, Menkeu Purbaya Justru Serahkan Urusan Keuangan Rumah Tangga ke Istri, Sikapnya Tuai Pujian

Dengan kondisi ini, pemerintah memiliki ruang untuk menyiapkan redenominasi tanpa tekanan makro yang ekstrem.

Pelajaran dari Negara Lain

Pengalaman beberapa negara menunjukkan pentingnya kesiapan menyeluruh. Turki sukses memangkas enam nol pada 2005 karena stabilisasi inflasi kuat dan kepercayaan publik tinggi. Sebaliknya, Zimbabwe gagal karena tidak disertai disiplin fiskal dan stabilitas harga.

Harris Turino menilai kompleksitas teknis Indonesia kini jauh lebih tinggi dibanding satu dekade lalu. Rupiah beroperasi dalam berbagai ekosistem—mulai dari uang tunai, rekening bank, e-wallet, QRIS, e-commerce, hingga aset digital.

“Oleh karena itu, redenominasi bukan sekadar mencetak uang baru, tetapi menuntut sinkronisasi nominal pada miliaran entri data di sistem pembayaran, perbankan, merchant aggregator, treasury, platform perdagangan aset digital, dan sistem akuntansi pemerintahan pusat maupun daerah,” ujarnya.