Risiko teknis yang mungkin terjadi mencakup kesalahan pembulatan, perbedaan konversi antar-sistem, gangguan transaksi, hingga potensi serangan siber.
Perkuat Dasar Hukum dan Tahapan Transisi
Harris menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum sebelum pelaksanaan redenominasi. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa perubahan harga rupiah adalah domain undang-undang, bukan sekadar regulasi teknis.
Ia menyebut bahwa rancangan undang-undang (RUU) Redenominasi harus melibatkan Bank Indonesia, OJK, industri keuangan, dan pemerintah daerah. Tahapan transisi seperti masa harga ganda, pembulatan harga, perlindungan konsumen, serta audit sistem pembayaran harus diatur secara rinci.
Dampak Jangka Pendek: Tantangan Psikologis dan Teknis
Dalam jangka pendek, redenominasi berpotensi memunculkan gejolak persepsi harga atau money illusion, seperti yang dialami Ghana dan Brazil. Masyarakat dapat merasa harga berubah padahal hanya format angkanya berbeda.
Fenomena ini bisa mendorong pembulatan harga ke atas, terutama di sektor UMKM yang masih mencatat secara manual. Tanpa pengawasan harga ketat, efeknya bisa menyerupai inflasi ringan meski bukan inflasi fundamental.
Dunia usaha juga akan menanggung biaya penyesuaian sistem, termasuk pembaruan label harga, invoice, dan aplikasi keuangan. Sementara itu, sektor digital harus menyesuaikan sistem e-wallet, perbankan, dan payment gateway agar konversi nominal berjalan serentak dan akurat.
Dampak Jangka Panjang: Efisiensi dan Modernisasi
Meski penuh tantangan, redenominasi memberikan manfaat jangka panjang. “Pertama, penyederhanaan digit memperkuat persepsi stabilitas rupiah. Negara-negara seperti Turki dan Romania mengalami peningkatan kredibilitas moneter setelah redenominasi sukses,” kata Harris.
Ia menambahkan, “Kedua, sistem pembayaran akan menjadi lebih efisien karena mengolah angka lebih pendek menurunkan beban komputasi dan risiko kesalahan.” Selain itu, pelaporan keuangan pemerintah dan dunia usaha menjadi lebih sederhana, dan literasi harga masyarakat meningkat.
Redenominasi juga dapat meningkatkan persepsi investor internasional terhadap manajemen moneter Indonesia, terutama jika didukung kebijakan makro yang disiplin.
Kapan Momentum yang Tepat?
“Pertanyaannya kemudian apakah ini momentum yang tepat? Indonesia sedang berada pada persimpangan yang rumit. Inflasi stabil dan digitalisasi ekonomi berkembang pesat, tetapi di sisi lain ketidakpastian global terus meningkat,” paparnya.
Harris menilai bahwa kondisi global seperti perlambatan ekonomi, tensi geopolitik, dan volatilitas harga komoditas dapat memengaruhi sentimen publik terhadap rupiah. Karena itu, kehati-hatian diperlukan dalam menentukan waktu pelaksanaan.
Artikel Terkait
Bukan Hanya Hukuman Penjara, Menkeu Purbaya akan Tindak Tegas Mafia Baju Bekas Impor
Purbaya Dipuji Usai Tolak Kenaikan Gaji, Menkeu Mulai Berhati-Hati dalam Bertutur Kata dan Gak Mau Asal 'Ceplas-Ceplos', Imbas Kritikan Hasan Nasbi?
Brantas Praktik Impor Baju Bekas Ilegal, Purbaya Yudhi Sadewa Akan Cegal di Pelabuhan Hingga Tangkap Pelaku Thrifting!
Petinggi PAN Mulai Bidik Menkeu Purbaya Gabung Jadi Kader: Saya Nggak Tertarik...
Menkeu Purbaya Buka Fakta Baru soal Whoosh, Said Didu Sebut Kotak Pandora Era Jokowi