Isu Dapur Fiktif di Balik Anggaran MBG Rp99 Triliun, Menkeu Purbaya Tegaskan Evaluasi

SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Anggaran jumbo senilai Rp99 triliun yang digelontorkan pemerintah memunculkan banyak pertanyaan soal efektivitas dan transparansi pelaksanaan.

Dari jumlah itu, Rp71 triliun dialokasikan untuk 2025 ditambah Rp28 triliun, namun polemik muncul setelah isu dapur fiktif dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencuat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Ia menegaskan ada pantauan ketat dari aparat Kementerian Keuangan di daerah.

Baca Juga: Balasan Monohok Menkeu Purbaya Soal Sebutan 'Juru Bayar' dari Rocky Gerung: Minta Maaf ke Saya...

Hal itu disampaikan Purbaya saat berkunjung ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Jumat 26 September 2025. Dalam pertemuan bersama Kepala BGN Dadan Hindayana, ia membahas serapan anggaran, tambahan dana, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan ke depan.

Evaluasi menyeluruh program MBG dijadwalkan pada akhir Oktober 2025. Hasil pemantauan ini akan menjadi dasar pemerintah dalam memutuskan tambahan, mempertahankan, atau memangkas anggaran.

“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.

Baca Juga: Pakai 'Bahasa Bayi', Ferry Irwandi Jelaskan Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun untuk 5 Himbara hingga Protes Hotman Paris

Langkah pengawasan tidak berhenti di meja kantor pusat. Purbaya menegaskan dirinya akan turun langsung ke lapangan. Kementerian Keuangan juga telah mengerahkan pegawai untuk memantau di 20 titik secara acak.

“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujarnya. Ia menambahkan, langkah ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan program benar-benar berdampak pada masyarakat serta menjaga akuntabilitas.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan yang sama menjelaskan, rencana tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 2025 batal direalisasikan.

Alasannya, kapasitas serapan dinilai tidak memungkinkan untuk mencapai angka tersebut.

“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” jelas Dadan.

Hingga September 2025, serapan anggaran tercatat Rp19,3 triliun, melebihi target bulanan sebesar Rp19 triliun. Capaian ini memberi optimisme bahwa program sudah berjalan dengan ritme yang cukup baik. Menkeu Purbaya pun menyoroti adanya dampak positif dari program MBG terhadap perekonomian.