Mahfud MD Masuk Radar Prabowo untuk Komite Nasional Reformasi Polri, Wacana Bergabung dengan Struktur Baru Jadi Sorotan Publik

SketsaNusantara.id - Presiden Prabowo Subianto sedang menyusun Komite Nasional Reformasi Polri untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Rupanya dalam hal ini sejumlah tokoh, termasuk Mahfud MD, dilirik untuk masuk dalam komite ini.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa pemerintah mengajak Mahfud MD untuk bergabung dengan Komite Nasional Reformasi Polri.

Baca Juga: Mahfud MD Puji Langkah Reshuffle Prabowo: 'Kita Berteriak karena Merasa Tidak Pernah Didengar'

"Ya jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah pemerintah, bapak Presiden," ungkap Prasetyo Hadi dilansir dari SketsaNusantara.id.

"Dan sekarang dalam proses kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung dalam Komitmen tersebut termasuk Mahfud MD," imbuhnya.

Namun meskipun begitu, status Mahfud MD, apakah ia menerima tawaran itu atau tidak, belum diketahui secara pasti.

Baca Juga: Masih Banyak Pejabat Tak Kompeten, Mahfud MD Prediksi Prabowo Bakal Gelar Reshuffle Kabinet Jilid 2: Mungkin Oktober

Hingga saat ini, Istana Kepresidenan juga belum menunjuk ketua tim, karena masih dalam tahap penyusunan anggota.

Pembentukan komite ini sendiri dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat akan perbaikan di tubuh kepolisian yang menguat pasca-gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025.

Tujuan utama komite ini adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap institusi Polri, memperkuat profesionalisme Polri serta menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.

Baca Juga: Tanggapan Mahfud MD Soal Keterlibatan Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook Meski Tak Ambil Untung: Dia Tidak...

Komite ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menerima masukan dan melakukan perbaikan demi kepentingan publik.

Selain Mahfud MD, komite ini juga akan diisi oleh berbagai tokoh dari berbagai kalangan, termasuk mantan Kapolri, mantan Kompolnas, perwakilan masyarakat sipil, dan Komnas HAM.