Mahfud MD Puji Langkah Reshuffle Prabowo: 'Kita Berteriak karena Merasa Tidak Pernah Didengar'

SketsaNusantara.id - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberi tanggapan atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.

Prabowo bergerak cepat dengan melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Beberapa posisi menteri diganti, termasuk pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.

Posisinya kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Keputusan ini menjadi sorotan karena Sri Mulyani sudah lama memegang peran penting dalam bidang fiskal.

Baca Juga: Masih Banyak Pejabat Tak Kompeten, Mahfud MD Prediksi Prabowo Bakal Gelar Reshuffle Kabinet Jilid 2: Mungkin Oktober

Mahfud menilai keputusan itu sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan publik.

Dalam kesempatan hadir di siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis, 11 September 2025, Mahfud berkomentar singkat, “Mantap, dua jempol,” sambil mengacungkan tangannya.

Ia menjelaskan bahwa kerusuhan yang terjadi sebelumnya merupakan akumulasi dari rasa ketidakpuasan masyarakat.

Menurutnya, banyak aspirasi warga yang tidak ditanggapi pemerintah sehingga berujung pada protes besar.

Baca Juga: Tanggapan Mahfud MD Soal Keterlibatan Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook Meski Tak Ambil Untung: Dia Tidak...

“Itu saya anggap langkah awal. Begitu kerusuhan luar biasa terjadi di mana-mana, kita berteriak karena merasa tidak pernah didengar,” kata Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu kemudian memaparkan bahwa penyelesaian pascademonstrasi perlu dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama disebut quick win, yakni upaya cepat untuk menormalkan situasi. Presiden Prabowo langsung memerintahkan Polri dan TNI turun tangan, sehingga kondisi berangsur terkendali.

Setelah keadaan mulai stabil, tahap berikutnya adalah reshuffle kabinet.

Mahfud menuturkan banyak pihak mendorong perombakan karena beberapa pejabat dianggap tidak profesional, bermasalah secara politik, bahkan ada indikasi pelanggaran hukum.

Reshuffle ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya menata ulang pemerintahan.