Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis Berat kepada Tom Lembong dalam Kasus Gula Akhirnya Terkuak di Persidangan

Hal itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial.

"Terdakwa saat menjadi Mendag pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis," ujar Alfis.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut berbeda dengan sistem demokrasi ekonomi yang diamanatkan UUD 1945.

“(Hal itu) dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945 yang mengedepankan kesetaraan umum dan keadilan sosial,” imbuhnya.

Selain itu, Tom juga dianggap mengabaikan kepentingan konsumen gula kristal putih (GKP) di pasaran. Majelis hakim mencatat harga GKP tetap tinggi sepanjang tahun 2016, sehingga masyarakat dirugikan.

Data yang dibacakan hakim menunjukkan harga GKP pada Januari 2016 berada di angka Rp13.149 per kilogram dan meningkat menjadi Rp14.213 per kilogram pada Desember 2016.

Fakta ini disebut sebagai indikator bahwa kebijakan yang diambil Tom tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan Tom Lembong terbukti melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik untuk lebih mengutamakan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam membuat kebijakan.

Sementara itu, kasus ini masih membuka kemungkinan upaya hukum lanjutan yang bisa diajukan oleh pihak Tom Lembong.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!