Kisruh Konflik Lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Kapolda Riau Tegas Bersuara Bela Hak Gajah, Tokoh Adat Ikut Dukung Penertiban Kawasan Hutan TNTN

Konflik ini memasuki babak baru dengan diadakan audiensi yang digelar pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Namun, suasana memanas antara aparat dan warga yang menuntut pengakuan atas lahan di kawasan hutan.

Kapolda Riau dengan tegas menyampaikan pernyataan yang menggugah hati. Ia tegas membela hak dan keadilan untuk satwa liar termasuk gajah Sumatra yang juga berhak untuk hidup di habitat aslinya.

"Saudara-saudara merasa kita ini tidak adil dan membuat masyarakat terpojok, warga merasa terdzalimi dan kehilangan hak. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari Gajah," tegas Irjen Herry Heryawan, Kapolda Riau, dalam video yang diunggah akun @btn_tessonilo hari Jumat, 20 Juni 2025.

Baca Juga: Sepakati MOU Energi Hijau, Pemerintah Indonesia-Singapura Siap Bangun Kawasan Industri Berkelanjutan di Kepulauan Riau

"Gajah-gajah itu tidak bisa ngomong, kalaupun mereka bisa ngomong pasti mereka bilang, 'kami dulu punya rumah tapi diganggu'," tuturnya.

"Oleh karena itu, kita kembalikan lagi fungsi lahan ini, karena idealnya TNTN ini untuk ekosistem, dan saya minta keadilan untuk gajah-gajah, mereka juga berhak hidup sama seperti kita," tandasnya.

Tesso Nilo mengapresiasi perkataan Kapolda Riau dan menjadi penegasan bahwa hukum harus berdiri tegak melindungi kepentingan bersama, termasuk makhluk hidup yang tak bisa bersuara termasuk gajah-gajah dan satwa liar lainnya.

Baca Juga: Kementerian Lingkungan Hidup Akan Ambil Langkah Tegas terhadap Aktivitas Tambang yang Merusak Ekosistem Raja Ampat

"Bayangkan, kalau kita yang jadi gajah. Rumah kita di tengah hutan yang tenang, diwariskan turun-temurun. Tapi suatu hari, datang manusia," tulis pihak BTNTN dalam postingan Instagramnya.

"Mereka menebang pohon-pohon, menggantinya dengan kebun sawit, dan kami, para gajah, tak lagi punya tempat tinggal. Siapa yang lebih menyedihkan?" imbuhnya.

Dukungan Polda Riau datang sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di TNTN, di mana luas hutan yang semula 83 ribu hektar kini menyusut menjadi hanya 12,5 ribu hektar akibat ekspansi ilegal, yang dijadikan perkebunan sawit.

Baca Juga: 5 Pernyataan Istana soal Pertambangan Nikel di Raja Ampat, Pemerintah Resmi Cabut IUP 4 Perusahaan Kecuali PT GAG Nikel, Ini Alasannya

Pemerintah juga terus melakukan segala upaya dengan berusaha menegakkan aturan konservasi untuk melindungi habitat satwa lain yang habitatnya terancam dalam upaya melestarikan lingkungan.

Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Pelalawan Riau juga turut mendukung langkah pemerintah dan aparat yang berwajib dalam penertiban lahan di kawasan hutan Tesso Nilo.

Tak hanya itu, dukungan juga ramai diberikan warganet melalui media sosial hingga muncul tagar "Save Tesso Nilo". Warganet berharap konflik ini tak berlangsung lama.