6 Pernyataan Prabowo pada Peringatan Hari Buruh 2025: Janji Hapus Outsourcing, Bentuk Satgas PHK hingga Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

SketsaNusantara.id - Peringatan Hari Buruh Internasional pada hari Kamis, 1 Mei 2025 yang diselenggarakan di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, menjadi momen bersejarah dengan kehadiran Presiden RI, Prabowo Subianto.

Acara ini dihadiri ratusan ribu buruh dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cilegon untuk menyampaikan tuntutan terkait nasib pekerja di Indonesia.

Beberapa tuntutan yang disampaikan mulai dari penghapusan outsourcing atau sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan para pekerja hingga pembentukan satgas PHK dan perlindungan buruh.

Baca Juga: Hari Buruh Bukan Perayaan, tapi Peringatan: Memaknai Perjuangan Kelas Pekerja Melawan Penindasan

Prabowo menjadi Presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang ikut menghadiri aksi May Day setelah Bung Karno.

Kehadiran Prabowo dalam acara ini dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap perjuangan pekerja di Tanah Air.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menanggapi tuntutan buruh yang masih jadi isu krusial hingga kini.

Bahkan, Ketum Partai Gerindra itu juga mendukung usulan Marsinah jadi Pahlawan Nasional dari kaum buruh.

Dihimpun SketsaNusantara.id dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, berikut rangkuman pernyataan Prabowo dalam peringatan Hari Buruh 2025, termasuk janji-janjinya demi mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Baca Juga: 6 Tuntutan dalam Aksi May Day Memperingati Hari Buruh 1 Mei 2025: Hapus Outsourcing, Pembentukan Satgas PHK hingga Perlindungan Pekerja Indonesia

1. Membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Prabowo memeberikan "hadiah" pada May Day 2025 ini dengan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

"Dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia," kata Prabowo yang disambut riuh ramai para buruh yang hadir di Monas, Jakarta.

"Tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat pada presiden, mana regulasi yang gak benar, mana UU yang gak beres dan tidak melindungi buruh, akan segera kita tuntaskan," tandasnya.