Tempo Diteror Kepala Babi, Bentuk Ancaman Kebebasan Pers di Tengah Kontroversi Pengesahan RUU TNI?

SketsaNusantara.id – Sebuah paket misterius berisi kepala babi dikirimkan ke kantor Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025. Paket tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Kiriman yang tercium sebagai bentuk teror ini tiba sehari sebelum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada 20 Maret 2025.

RUU ini menuai kontroversi karena memberi kewenangan lebih besar kepada TNI dalam berbagai aspek, termasuk peran mereka di ranah sipil.

Baca Juga: Usai Sahkan RUU TNI, Komisi III DPR RI Siap Bahas RUU Polri dan Kejaksaan, Baskara Putra: Bang Udah Bang!

Apakah teror ini berkaitan dengan pemberitaan Tempo terkait RUU tersebut?

Paket kepala babi tersebut diterima petugas keamanan Tempo pada 19 Maret pukul 16.15 WIB, tetapi baru sampai ke tangan Cica pada 20 Maret pukul 15.00 WIB. Saat rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, membuka kotak tersebut, bau menyengat langsung menyeruak. Ketika styrofoam dibuka, terlihat kepala babi dengan kedua telinganya terpotong.

Insiden ini mengejutkan redaksi, yang segera membawa paket tersebut keluar gedung untuk memastikan isi sepenuhnya. Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, mengecam tindakan ini sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan pers.

Baca Juga: RUU TNI Resmi Disahkan DPR RI, Sal Priadi Buka Suara: Bisa Dijogedin Ngga Sih?

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini,” tegasnya, yang dikutip SketsaNusantara.id dalam edaran siaran pers Tempo.

Beberapa pihak menduga bahwa teror ini tidak semata terkait dengan episode siniar Bocor Alus Politik yang membahas banjir Jakarta, Bekasi, dan Bogor.

Bisa jadi, ada hubungan dengan pengesahan RUU TNI, yang menjadi salah satu isu panas dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga: RUU TNI Resmi Disahkan Oleh Ketua Umum DPR RI Puan Maharani, Ini 5 Institusi Tambahan yang Bisa Diisi Oleh Tentara Aktif

Tempo dikenal aktif mengkritisi revisi undang-undang ini, yang dianggap membuka celah bagi TNI untuk semakin masuk ke ranah sipil, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan jabatan di kementerian.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak RUU ini karena dinilai bertentangan dengan semangat reformasi yang menegaskan pemisahan militer dari urusan sipil.