Dulu Menguasai Banyak Daerah di Jawa, Begini Sejarah Penyusutan Wilayah Kesultanan Yogyakarta dari Masa ke Masa

SketsaNusantara.id - Wilayah Kesultanan Yogyakarta ternyata pernah jauh lebih luas dibanding sekarang. Daerah kekuasaannya bahkan mencakup sejumlah wilayah besar di Jawa bagian tengah hingga timur.

Perubahan wilayah tersebut terjadi akibat perang, perjanjian politik, dan campur tangan pemerintah kolonial. Dari masa VOC hingga Republik Indonesia, peta kekuasaan Yogyakarta terus mengalami perubahan.

Awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari pecahnya Kerajaan Mataram Islam. Peristiwa itu bermula ketika VOC menekan Keraton Mataram melalui berbagai kepentingan politik dan ekonomi.

Baca Juga: Rahasia Bertahannya Kesultanan Yogyakarta: Warisan Piwulang Sunan Kalijaga yang Terus Dijaga

Dilansir dari Kratonjogja.id, dalam Babad Giyanti karya Yasadipura I, tergambar kegelisahan Paku Buwana II saat menghadapi tekanan VOC. Salah satu baitnya berbunyi, “Dhuh Pukulun dene ta boten kadosa”.

Situasi politik tersebut kemudian mendorong Pangeran Mangkubumi melawan VOC. Konflik panjang itu berakhir melalui Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755.

Perjanjian tersebut membagi wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan. Wilayah timur Kali Opak menjadi Kasunanan Surakarta. Sedangkan wilayah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta.

Baca Juga: Mengenal Ki Ageng Suryomentaram, Pangeran Kesultanan Yogyakarta yang Lebih Memilih Jadi Orang Biasa, Seorang Ahli Filsuf?

Kesultanan Yogyakarta kemudian dipimpin Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Dalam pembagian awal, wilayah Yogyakarta sangat luas.

Daerah kekuasaannya mencakup Mataram, Pajang, Sukawati, Bagelen, hingga Kedu. Selain itu, wilayah mancanegara meliputi Madiun, Magetan, Pacitan, Tulungagung, Bojonegoro, dan Grobogan.

Pembagian wilayah saat itu memakai konsep mandala. Raja menjadi pusat kekuasaan dalam sistem tata ruang kerajaan.

Wilayah inti kerajaan disebut negaragung. Sedangkan daerah luar dikenal sebagai mancanegara.

Dalam sistem tersebut, batas wilayah tidak digambarkan secara tegas seperti sekarang. Pembagian wilayah lebih didasarkan pada pengaruh kekuasaan dan jumlah penduduk.

Satuan wilayah ketika itu memakai istilah cacah. Sistem tersebut mengacu pada jumlah keluarga dan tanah garapan.