Memilih Berpihak
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal teknologi, melainkan soal pilihan politik yang menentukan arah keberpihakan negara. Apakah negara akan terus menempatkan pertumbuhan industri sebagai prioritas utama, atau mulai menegaskan komitmennya untuk melindungi warga, terutama mereka yang paling rentan? Karena setiap kebijakan selalu menciptakan distribusi dampak: ada yang diuntungkan, dan ada yang harus menanggung risiko. Dalam realitas hari ini, terlalu sering yang berada di posisi dirugikan adalah kelompok yang justru paling membutuhkan perlindungan.
Fintech pada dasarnya memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan social, membuka akses, memperluas kesempatan dan mendorong inklusi. Namun tanpa keberanian negara untuk mengatur secara tegas, menegakkan hukum tanpa kompromi, dan memastikan keseimbangan kekuasaan antara industri dan masyarakat, fintech hanya akan bertransformasi menjadi alat eksploitasi yang lebih canggih, tersembunyi di balik kemudahan digital. Dan ketika itu terjadi, persoalannya bukan lagi pada teknologinya, melainkan pada negara yang secara sadar memilih untuk tidak hadir secara utuh dalam melindungi warganya.***
*Dosen UNWAHA Tambakberas Jombang & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!