SketsaNusantara.id - Kebijakan Presiden Prabowo rupanya berdampak pada perubahan postur anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun APBD 2025.
Keputusan efisiensi anggaran Prabowo ini, telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Alhasil, keputusan tersebut membuat Pemkab Jember harus segera melakukan efisiensi anggaran sesuai arahan presiden.
"APBD 2025 kita saat ini ada sebanyak Rp4,6 triliun, di dalamnya terdapat Asli Daerah (PAD) kita sekitar Rp1 triliun lebih. Sehingga di luar PAD sebagian besar anggaran ke daerah ini berupa transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Inpres 1 tahun 2025 tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Rabu, 12 Februari 2025.
Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan dari pemerintah pusat ini sudah diteruskan ke masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.
Namun untuk di Kabupaten Jember, masih belum ada langkah efisiensi anggaran yang diputuskan presiden.
Baca Juga: Tertangkap Saat Curi Motor Milik Petani, Maling Motor di Jember Dimassa Warga
"Maka kami meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk segera melakukan efisiensi anggaran tersebut. Walaupun ini seharusnya dilakukan oleh bupati, tetapi sedang sakit, maka eksekutif harus bertindak," imbuhnya.
Widarto menyampaikan, hingga saat ini, Pemkab Jember belum melakukan tindaklanjut dari Inpres tersebut, padahal keputusan presiden harus segera dieksekusi.
"Saran saya kepada TAPD segera berkirim surat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk segera melakukan desk dan melakukan penyisiran anggaran mana saja yang dapat dilakukan efisiensi," pungkasnya.
Baca Juga: Unik dan Humanis! Polisi di Jember Bagi-Bagi Jas Hujan Saat Operasi Keselamatan Semeru 2025
"Misalkan saja ya, Pemkab Jember ini mendapatkan arahan untuk bisa melakukan efisiensi Rp100 miliar. Nah, ini pagunya diambilkan dari mana saja dan OPD mana saja, supaya bisa jelas nantinya," ungkapnya.
Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan kepada TAPD untuk berkoordinasi dengan bupati terpilih agar bisa dilakukan sinkronisasi dengan program prioritasnya selama menjabat.