SketsaNusantara.id - Fenomena pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang disebabkan karena berkurangnya pasokan batubara dalam negeri menuai kritik, termasuk dari Ferry Irwandi.
Konten kreator pendiri Malaka Project itu menyoroti ironi yang terjadi di Indonesia bak "ayam mati di lumbung padi". Pasalnya, negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia seharusnya tidak mengalami persoalan pasokan energi untuk kebutuhan listrik masyarakat.
Dalam unggahannya, Fery mengkritik inkompetensi pemerintah dalam tata kelola batu bara hingga berdampak pada pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat.
"Salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia bisa kekurangan batu bara untuk memasok kebutuhan listrik masyarakatnya," tulisnya dikutip SketsaNusantara.id dari unggahan di akun Instagram @irwandiferry pada hari Minggu, 21 Juni 2026.
"Bukan karena mineralnya yang kurang, bukan karena stocknya yang terbatas tapi karena 'friksi ekonomi'. Inkompetensi yang luar biasa sekali memang," tandasnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada penjelasan Kementerian ESDM yang belakangan ini menyebut bahwa persoalan pasokan batu bara bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, melainkan adanya friksi ekonomi yang memengaruhi distribusi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan friksi ekonomi yang disebut-sebut ikut mempengaruhi tata kelola batu bara di Indonesia?
Mengutip dari laman resmi Universitas Sanata Dharma (USD), dijelaskan bahwa friksi ekonomi adalah berbagai hambatan, biaya, atau penundaan yang membuat mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara sempurna.
Friksi ini dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan transaksi ekonomi menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu, biaya, tenaga, atau sumber daya tambahan sebelum tercapai keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan.
Dalam praktiknya, friksi ekonomi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari regulasi yang kurang efektif, biaya distribusi yang tinggi, perbedaan kepentingan antar pelaku usaha, hingga kebijakan harga yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar.
Jika dikaitkan dengan persoalan batu bara saat ini, friksi ekonomi yang dimaksud pemerintah merujuk pada ketidaksesuaian antara harga batu bara untuk pasar domestik dengan harga di pasar internasional.
Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah mewajibkan perusahaan tambang menjual sebagian batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga patokan sebesar USD 70 per ton.