SketsaNusantara.id – Hendrik Irawan akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Presiden RI serta masyarakat luas atau netizen.
Langkah ini diambil setelah konten media sosial miliknya yang memperlihatkan aksi berjoget sembari memamerkan keuntungan finansial di salah satu dapur MBG memicu polemik hebat di ruang publik.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang bertindak tegas dengan membekukan sementara izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Hendrik.
Baca Juga: Kontroversi Nilai Gizi MBG Ramadhan, Angka Protein Dimsum Dipertanyakan hingga Viral di Media Sosial
Hendrik Irawan adalah pemilik dari SPPG Pangauban yang berlokasi di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan 6 SPPG lainnya.
Dalam keterangan resminya, Hendrik Irawan mengakui bahwa tindakannya di media sosial merupakan sebuah kekhilafan yang tidak pantas dilakukan, mengingat sensitivitas program gizi nasional yang sedang dijalankan pemerintah.
"Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden, jajaran Badan Gizi Nasional, dan seluruh netizen Indonesia," ujar Hendrik Irawan dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.
Baca Juga: Di Tengah Sorotan Kualitas MBG, Kepala BGN Tantang Menu Bintang 5 Harga Rp10 Ribu
"Tidak ada maksud untuk merendahkan martabat program ini. Saya menyadari bahwa perilaku saya yang memamerkan keuntungan dan berjoget di media sosial sangat tidak etis di tengah upaya kita bersama membangun gizi bangsa," imbuhnya.
Sementara itu, buntut dari tindakan tersebut, pihak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemitraan dengan pihak Hendrik.
Kini seluruh aktivitas operasional di SPPG terkait kini resmi dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
BGN sedang melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pengelolaan dana program gizi tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain penutupan sementara, Hendrik Irawan terancam sanksi lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran pakta integritas dalam kerjasama tersebut.***