SketsaNusantara.id - Polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) kembali menguat setelah delapan orang ditetapkan sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu.
Nama-nama seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma ikut masuk dalam daftar tersebut. Perkembangan ini menarik perhatian publik karena kasusnya tak mereda, bahkan semakin melebar ke ranah politik.
Isu ini berkembang di tengah masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Situasinya semakin sensitif karena publik menilai arah kebijakan dan respons pemerintah baru masih terus diamati.
Baca Juga: Di Balik Walk Out Audiensi Ijazah Jokowi di PTIK, Mengapa Roy Suryo cs Diminta Keluar
Dalam konteks itu, suara peringatan datang dari mantan anggota Badan Intelijen Negara, Sri Radjasa Chandra.
Sri Radjasa mengingatkan bahwa proses penetapan tersangka hingga potensi penahanan dalam kasus ijazah Jokowi bisa membawa dampak politik lebih jauh.
Ia menilai legitimasi publik terhadap Presiden Prabowo bisa terpengaruh jika tidak ada langkah yang dianggap memadai untuk menangani polemik tersebut.
Menurutnya, sikap presiden akan menjadi perhatian utama. Ia menilai bahwa diamnya Prabowo membuka ruang tafsir yang lebih luas.
Dalam pernyataannya, Sri Radjasa menegaskan, “Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Jadi, buat saya dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai presiden harus campur tangan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak berkepanjangan.”
Ia juga menyoroti risiko legitimasi jika penanganan kasus ini dibiarkan berjalan dengan pola seperti sekarang.
Sri Radjasa menyebut, “Tapi ketika dia (Prabowo) membiarkan kasus ini, artinya kan ada upaya melegitimasi tindakan Polri yang jauh dari semangat reformasi. Itu hati-hati yang saya bilang, jangan main-main.”
Selain risiko terhadap legitimasi politik, Sri Radjasa memperingatkan kemungkinan perubahan reaksi publik. Ia menilai bahwa protes masyarakat bisa beralih sasaran kepada Presiden Prabowo.