SketsaNusantara.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusung kebijakan besar untuk mendorong aktivitas kredit.
Pemerintah mengalokasikan Rp200 triliun dari dana negara yang mengendap di Bank Indonesia. Dana itu didistribusikan ke lima bank Himbara demi memacu penyaluran kredit ke masyarakat.
Kelima bank yang mendapat porsi adalah Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Purbaya meyakini kebijakan ini bakal mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5,5 persen pada kuartal IV.
Baca Juga: Mahfud MD Angkat Topi untuk Purbaya: Berani Efisiensi, Tak Naikkan Pajak, dan Lawan Korupsi
Untuk memastikan uang negara tidak mengendap, Purbaya melakukan pemantauan langsung ke bank-bank Himbara.
“Saya ke bank bukan iseg, saya pengin lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau enggak bisa, di mana enggak bisanya. Kelihatannya ada sedikit adjustment ya,” kata Menkeu Purbaya kepada awak media.
Pernyataan ini memperlihatkan langkah pengawasan ketat dari kementerian keuangan.
Selain memantau penyaluran dana, Purbaya juga menaruh fokus pada pengendalian sektor-sektor yang mengganggu stabilitas pasar. Salah satu sorotan adalah peredaran rokok ilegal.
Purbaya menegaskan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok untuk 2026. Ia juga menjanjikan tindakan tegas terhadap rokok ilegal yang merusak pasar industri domestik.
Perbaikan sistem perpajakan menjadi agenda penting lainnya. Purbaya menyebut perombakan sistem coretax akan segera tuntas. “Coretax mungkin satu bulan selesai, saya kirim orang ahli tuh bukan dari luar negeri, dari luar keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa sebulan ini, 2 minggu lagi, jadi 15 hari lagi berarti, kan,” ujarnya.
Perbaikan sistem diharapkan memperlancar administrasi dan memudahkan penarikan penerimaan negara.
Kebijakan Rp200 triliun tak berdiri sendiri. Purbaya merancang serangkaian langkah terintegrasi untuk mempercepat efek ekonomi.
Ia melakukan inspeksi mendadak ke bank Himbara untuk mendeteksi hambatan penyaluran. Bila diperlukan, kementerian akan mengevaluasi alokasi agar lebih efektif.