"Ini kan sebenarnya hal yang gampang tetapi dibikin sulit, maka kami akan undang dalam waktu dekat," pungkasnya.
Menyoroti poin yang disampaikan oleh Wabup Djoko Susanto menurut Ayub Junaidi, soal tidak ditunaikannya hak keuangan dan protokoler wabup.
"Akan kita tanyakan, hak apa yang tidak ditunaikan. Kan seharusnya kalau sudah dilantik ini sudah melekat haknya," paparnya.
Selanjutnya, terkait pembentukan TP3D ini menurutnya adalah diskresi dari bupati dalam membangun pemerintahan.
"Seingat saya ya bupati-bupati sebelumnya pasti punya tim seperti ini, misal zaman Pak Samsul, Pak Djalal, Bu Faida dan Pak Hendy kemarin kan juga ada. Terlebih lagi kemarin (zaman Bupati Hendy) ada orang-orang dari perguruan tinggi," sambungnya.
"Pembentukan ini boleh-boleh saja, sejauh tidak melanggar UU," tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini Jember tengah membangun daerah jangan sampai diberikan hal-hal seperti ini.
"Kita dari partai pengusung yang susah payah melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI, untuk membangun Jember malah diberi hal-hal yang seperti ini," tambahnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI