"Ketentuan selanjutanya akan disampaikan dalam surat himbauan yang akan diedarkan hari ini, karena kewenangan (pengambilan keputusan) ada pada Bupati dan Walikota di seluruh daerah di Jawa Barat," ujarnya.
"Semoga himbauan ini dapat diikuti dan seluruh kepala daerah memiliki kesamaan dalam membangun Jawa Barat lebih baik dengan kesadaran penuh dari seluruh masyarakat," pungkas KDM.
Keputusan KDM membebaskan tunggakan pembayaran PBB ini mendapat respon positif publik.
Banyak yang menilai kebijakan ini meringankan beban masyarakat di tengah maraknya kenaikan pajak yang ditetapkan kepala daerah di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Masyarakat tidak akan merasa berat membayar segala bentuk Pajak, Ketika Pemimpinnya Mengembalikan Pajak Itu Untuk Kepentingan & Kesejahteraan Warganya. Sudah saatnya rakyat dapat hadiah bukannya dikasih beban. Salut buat KDM, emang gubernur terbaik," komentar salah satu warganet.
"Tulisannya emang Free PBB tapi tetep bayar pajak sih tapi cuma tunggakan atau dendanya aja yang dihanguskan, kalo diitung-itung juga nominalnya lumayan bisa buat jajan. Kurang apalagi coba sayangnya KDM buat wargi Jabar," komentar warganet lainnya.
"Cuma Jawa Barat yang Gubernurnya waras! semoga Bupati dan Walikota bisa menjalankan himbauan dan tidak melakukan penyimpangan dana. Hatur nuhun, Kang Dedi, Gubernur paling mengerti kelemahan rakyatnya," imbuh waganet lainnya.
Belakangan ini, pajak bumi dan bangunan (PBB) tengah jadi sorotan publik setelah Bupati Pati menaikkan PBB hingga 250 persen untuk menaikkan pendapatan daerah.
Kebijakan Sadewo menaikkan pajak menuai protes keras dari warga Pati hingga muncul aksi demo yang mendesak Bupati Pati mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Demo Pati Disebut Sosiolog Sebagai Reaksi Terhadap Pemimpin 'Jadong', Nama Kaesang Terseret
Tak hanya Pati, beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mengalami kenaikan pajak yang menuai protes dari warga.
Warga Semarang kaget pembayaran pajak mendadak naik hingga 400 persen, begitu juga dengan Banyuwangi yang mengalami kenaikan PBB 200 persen. Parahnya lagi, di Jombang juga mengalami kenaikan hingga 1.202 persen.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini