SketsaNusantara.id - Geger dugaan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) meminta X untuk takedown postingan viral yang membantah pernyataan Fadli Zon mengenai perkosaan massal 1998.
Sebelumnya, Fadli Zon memberi sebuah pernyataan kontroversial beberapa hari lalu yang menyangkal terjadinya perkosaan massal pada perempuan etnis Tionghoa pada tahun 1998.
Ucapan tersebut disambut dengan angkara murka dan kritik pedas dari publik. Berbondong-bondong netizen membuat postingan argumen yang mendebat pernyataan Fadli Zon tersebut.
Salah satunya adalah akun @MurtadhaOne1 di X yang membagikan video wawancara KOMPAS bersama relawan dan anggota TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang pernah bertemu dengan para korban peristiwa perkosaan 1998 pada tanggal 14 Juni 2025.
Beberapa hari kemudian, akun itu memberikan kabar bahwa dia menerima email dari X yang memberi peringatan untuk menghapus cuitan tersebut.
“Postingan video di bawah ini diminta takedown oleh Komdigi RI. Padahal ini video media KOMPAS dan masih ada di channel youtube resmi Kompas sampai sekarang,” cuitnya pada tanggal 19 Juni 2025 kemarin.
Dikutip SketsaNusantara.id dari screenshot email yang akun itu sematkan pada cuitannya, pihak X mengungkapkan bahwa Komdigi RI secara langsung melaporkan postingan tersebut karena dianggap menyalahi hukum di Indonesia.
Selain akun tersebut, ternyata banyak juga permohonan takedown yang diajukan untuk akun-akun besar lain di X seperti Neo Historia Indonesia (@neohistoria_id) dan @perupedata.
Ada pula akun yang tidak diberi peringatan, tapi tiba-tiba sudah hilang atau terkena suspend saja dari X.
Baca Juga: Komdigi Minta Masyarakat Waspada Penipuan yang Meminta Data Pribadi untuk Taruhan Online
Hal ini semakin menumbuhkan ketidakpercayaan dari masyarakat bagaimana kementerian dengan mudahnya membungkam media.