SketsaNusantara.id - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menulis klarifikasi perihal penyangkalan pemerkosaan massal tahun 1998.
Klarifikasi ini diunggah lewat cuitan akun X @fadlizon pada 16 Juni 2025 pukul 07.18 WIB tadi pagi.
Menurutnya, tidak ada bukti nyata seperti nama, waktu, dan peristiwa yang mendukung kebenaran sejarah tersebut.
“Laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku,” tulisnya sesuai yang dikutip oleh SketsaNusantara.id dari thread klarifikasi itu.
Fadli Zon juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak gegabah dalam menyebarkan fakta sejarah, sebab bisa berpotensi mencoreng nama baik Indonesia.
“Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa,” lanjutnya.
Fadli Zon juga menambahkan bahwa dia mengecam segala tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Hanya saja, pernyataannya waktu itu ditujukan untuk menyoroti pentingnya ketelitian dalam menyematkan istilah “pemerkosaan massal”.
“Pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal,” terangnya lagi.
Sayangnya, thread klarifikasi itu tidak meredakan murka netizen. Selain masih menyangkal sejarah, Fadli Zon dianggap tidak empatik karena tak sekali pun menulis permintaan maaf.
Selain itu, netizen masih mendorong Fadli Zon untuk lengser dari posisinya dan menuntut mau diberi bukti dalam bentuk apa lagi.
“Bapaknya butuh bukti apa supaya bisa disebut “perkosaan massal” menurut versi situ? Satu persatu keluarga setor foto korban dan selfie sama KTP?” kecam akun @elisa_jkt.