“Ain't reading all these. Intinya satu/seribu, peristiwa keji itu terjadi dan ga ada pengadilan yang empatik tersebut. Mau diuji secara hukum lagi? Negara ada investigasi serius soal peristiwa tersebut? Hukum di sini ga pernah berpihak ke korban pelecehan seksual yg kalian anggap sepele kan?” kritik akun @tomiechains.
“Sebagai pejabat publik, respon paling bijak adalah mundur, bukan klarifikasi pernyataan. Anda seorang pejabat dan tiap tindak tanduk Anda seyogyanya menjadi panutan dan patut dikritisi masyarakat luas,” tulis akun @nikooesw.
Tidak hanya itu, netizen juga menunjukkan catatan sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tepatnya saat pembentukan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) yang turun menyelidiki kerusuhan Mei 1998, termasuk peristiwa pemerkosaan massal.
Disebutkan bahwa hasil penyelidikan saat itu termasuk data mengenai korban yang langsung dikirim ke faksimile pribadi Habibie.
Di balik urgensi klarifikasi, respons publik menunjukkan bahwa narasi sejarah bukan hanya soal data, tetapi juga soal empati dan mengakui luka yang nyata bagi banyak orang. ***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini
Artikel Terkait
Cho Yong Gi dan 13 Tersangka Aksi Demo Buruh 1 Mei 2025 Laporkan Balik Oknum Polisi yang Diduga Lakukan Kekerasan di Mabes Polri
Menteri Komdigi Minta Platform Asing Dukung Industri Lokal agar Konten Digital Tak Sepenuhnya Bergantung pada Luar Negeri
Uang Tunai Masih Rajai Transaksi! Begini Cara AgenBRILink Jadi Penopang Inklusi Keuangan di Tengah Digitalisasi
Baru Pulang dari Tanah Suci? Waspadai Gejala Ini dalam 14 Hari Pertama, Kata Tim Kesehatan Haji Indonesia
Prabowo Dapat Undangan Langsung dari Putin, Ini Misi Khusus Indonesia di Rusia dan Forum Ekonomi Global
14 Warga Sipil dan Aktivis Medis Siap Laporkan Dugaan Kekerasan dan Pelecehan Polisi saat Aksi MayDay ke Mabes Polri