Sengketa semacam ini bukan hanya persoalan administratif biasa. Pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah perbatasan, memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik dan pengelolaan sumber daya alam.
Perubahan dalam peta administratif tanpa kesepahaman kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik sosial, kecemburuan antarwilayah, dan bahkan keresahan warga lokal yang tinggal atau mencari nafkah di wilayah tersebut.
Kasus ini juga menjadi refleksi atas perlunya audit ulang terhadap peta-peta administratif antarprovinsi di Indonesia, yang tak jarang masih menyisakan ketidakjelasan historis maupun teknis.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!