Tidak Ada Solusi dari Pemkab, Para Sopir Truk Datangi Kantor DPRD Jember Tuntut Keadilan Tentang Pembatasan Jalan Puger-Rambipuji

SketsaNusantara.Id- Massa aksi yang terdiri dari para sopir truk mendatangi gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab Jember) untuk menolak kebijakan mengenai pembatasan akses jalan Provinsi (Rambipuji-Puger).

Tidak mendapatkan solusi dari Pemkab, massa aksi akhirnya mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.

Perlu diketahui, selain sopir truk, massa aksi itu juga terdiri dari sektor industri, UMKM, brikade Jember Selatan yang mengatasnamakan mereka sebagai Aliansi Masyarakat Bersatu.

Baca Juga: Muncul Wacana Pembentukan Pansus untuk Bahas Tenaga Honorer Terancam Dirumahkan, Fraksi NasDem DPRD Jember: Kami Setuju!

Mereka geram atas kebijakan pembatasan akses jalan yang diputuskan secara sepihak.

Korlap aksi, Samsul Arifin menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan adanya anggaran yang mencapai Rp 53 Milliar.

Dengan anggaran yang sebesar itu, hingga kini jalan Provinsi masih saja dibatasi dan tidak segera diperbaiki. Hal ini mempersulit pihak sopir dan UMKM untuk mencari nafkah.

Baca Juga: Aliansi Masyarakat Bersatu Tuntut Pembukaan Akses Jalan Rambipuji-Puger, Komisi C DPRD Jember Segera Koordinasikan ke Pemprov Jatim

“Kami hanya ingin mencari nafkah. Kenapa jalan tetap ditutup, padahal sudah ada anggaran dan pemerintah setuju untuk memperbaikinya,” katanya, saat dikonfirmasi SketsaNusantara.Id pada Senin 03 Februari 2025.

Menurut Samsul, menutup akses jalan utama tanpa adanya jalan alternatif merupakan bentuk deskriminasi kepada para sopir dan UMKM.

Ia menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak berpihak kepada rakyat kecil yang membutuhkan akses jalan untuk menghidupi keluarganya.

Baca Juga: Babak Akhir Toko Berjaringan di Jember, Komisi B DPRD Jember Perintahkan CV Indomorida Copot Logo dan Tak Beroperasi Lagi

“Menutup jalan utama tanpa adanya jalan alternatif itu juga merupakan bentuk deskriminasi kepada kami. Itu menandakan Pemda tidak berpihak kepada rakyat kecil seperti kami,” ujarnya menambahkan.

Jika pemerintah tidak segera mengembalikan akses jalan seperti semula, massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bersatu ini akan membuka jalan secara paksa.