Media Asing Soroti Desakan Menkominfo Mundur Pasca Serangan Ransomware PDNS, Sebut Budi Arie 'Menteri Giveaway', Apa Artinya?

SketsaNusantara.id - Drama ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belakangan ini masih ramai jadi sorotan publik.

Tak hanya ramai jadi perbincangan di Indonesia, drama ransomware akibat serangan Brain Cipher ini pun menjadi sorotan media asing.

Pada 1 Juli 2024 kemarin, media asing Channel News Asia (CNA) ikut menyoroti desakan mundur Kominfo Budi Arie pasca serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berada di Surabaya.

Baca Juga: Profil Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika yang Didesak Mundur Buntut Peretasan PDN

Serangan ransomware Lockbit 3.0 pada 20 Juni 2024 lalu mengakibatkan PDNS tidak bisa diakses hingga mengakibatkan gangguan pelayananan publik termasuk layanan imigrasi yang terkena dampak paling parah.

"Serangan ransomware belakangan ini merupakan yang terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," tulis CNA.

"Serangan siber ini telah mengakibatkan hilangnya data, gangguan pada akses data publik, hingga menyebabkan perlambatan layanan daring pada ratusan lembaga pemerintah," imbuhnya.

Baca Juga: Ikuti Fedi Nuril? Darius Sinathrya Beri Sindiran Menohok Usai PDN Kominfo Kebobolan Hacker: Mau Hapus Jejak...

Media asing CNA pun menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai 'menteri giveaway' menyusul adanya petisi desakan untuk mundur sebagai tanggung jawab atas kegagalannya menangani serangan siber PDNS.

"Jangan sampai ada (menteri) 'giveaway' seperti ini terus. Posisi (Jabatan) ini sangat strategis apalagi saat ini kita tidak bisa lepas dari dunia digital," kata CNA.

Lantas apa itu menteri giveaway? CNA membeberkan latar belakang pengangkatan Kominfo hingga akhirnya menjawab alasan Budi Arie mendapatkan julukan tersebut.

Baca Juga: Profil Hinsa Siburian, Kepala BSSN yang Ramai Jadi Sorotan dan Panen Kritik Usai Kasus Peretasan PDSN

Sebutan 'Menteri Giveaway' ini ternyata diberikan kepada menteri yang mendapatkan posisi di pemerintahan karena telah mendukung Joko Widodo (Jokowi).

Menarik garis ke belakang, Budi Arie sebelumnya adalah ketua Projo, relawan yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden yang didirikan pada tahun 2013 lalu.