Dukung Upaya Bupati Jember Ajukan Dana Talangan Sebesar Rp786 M, Namun Ada Catatan

Selain itu, kepada jajaran legislatif, Partai Garuda mendukung penuh agar jajaran DPRD Jember melakukan fungsinya dengan baik.

Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa

"Anggaran talangan ini harus benar-benar dipastikan mengalir ke mana, capaiannya ke mana saja, kemudian, harus jelas betul laporannya ke masyarakat," ucapnya.

Kalau perlu, lanjutnya, setiap proyek yang memakai anggaran APBD, harus selalu disidak. "Dengan demikian, hal itu mampu kepercayaan masyarakat kepada bupati dan jajarannya. Jadi, uang itu benar-benar digunakan sebaik mungkin," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PSI Kabupaten Jember, Fera Eka Aulina, menegaskan bahwa PSI Jember mendukung penuh kebijakan Bupati Jember, Gus Fawait, terkait dengan dana talangan sebesar Rp786 miliar.

Baca Juga: Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI

"Suntikan investasi infrastruktur dan fasilitas publik senilai Rp786 miliar yang digagas Pemkab Jember bakal menjadi akselerator utama pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Selain memberikan stimulus jangka pendek berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan perputaran uang di sektor konstruksi serta UMKM, alokasi dana jumbo ini difokuskan pada perbaikan 527,68 kilometer jalan serta pemasangan penerangan jalan umum di 226 desa dan 22 kelurahan guna memicu geliat ekonomi.

Di samping sektor perhubungan, modernisasi kapasitas serta layanan kesehatan di RSD dr. Soebandi dan RSD Balung semakin memperkokoh posisi Jember sebagai pusat rujukan medis di kawasan Tapal Kuda.

Baca Juga: DPRD Jember Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Nogosari yang Meninggal di Kotabaru Kalimantan Selatan

"Meski demikian, efektivitas percepatan pembangunan ini menuntut tata kelola anggaran yang cermat agar kewajiban pengembalian pinjaman di masa mendatang tetap berimbang dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengganggu stabilitas belanja publik daerah," tandasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI