Yusril Kritik Dedi Mulyadi soal Sayembara Tangkap Begal yang Dikhawatirkan Memicu Main Hakim Sendiri, KDM Beri Penjelasan dan Tegaskan Hal Ini

Dalam unggahannya, KDM menegaskan bahwa tujuan utama sayembara bukan mendorong masyarakat melakukan kekerasan, melainkan mencegah aksi massa yang selama ini kerap berujung pada kematian pelaku kejahatan.

Berkaca dari pengalamannya selama ini, tidak sedikit kasus pencurian yang berakhir tragis karena pelaku dihakimi warga hingga meninggal dunia.

Padahal mereka yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri juga akan menghadapi konsekuensi hukum karena dianggap sebagai tindakan penganiayaan.

KDM berpendapat bahwa adanya hadiah justru dapat mengubah cara masyarakat memperlakukan pelaku kejahatan.

"Saya berterima kasih atas kritik yang disampaikan, tapi justru dengan adanya sayembara ini, ketika maling, begal, dan sejenisnya ditangkap, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena merasa nantinya mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, warga akan lebih memilih menyerahkan pelaku kepada aparat daripada menghakiminya hingga meninggal demi memperoleh hadiah yang telah dijanjikan.

Baca Juga: Bebas Berekspresi, Dedi Mulyadi Tidak Permasalahkan Maraknya Pemasangan Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI: Merah Putih Tetap Berkibar Paling Atas

"Selama ini banyak sekali saya temui kasus pencurian bahkan ada yang habid dipukuli sampai meninggal. Dengan adanya sayembara ini orang kemudian akan menyerahkan pelaku ke polisi hingga ditetapkan sebagai tersangka, baru nanti diberikan hadiah sesuai yang dijanjikan," kata Dedi.

"Sehingga barang yang hilang bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan. Dengan begitu, main hakim sendiri sampai meninggal tidak akan terjadi. Ini justru untuk mencegah," jelasnya.

Terlepas dari kritik yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, gagasan sayembara tangkap begal ala Dedi Mulyadi juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Sebagian pihak menilai program tersebut dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan pelaku yang berhasil diamankan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Meski demikian, perdebatan mengenai efektivitas dan potensi dampak kebijakan tersebut masih terus bergulir di ruang publik.

Kritik dan dukungan yang muncul menunjukkan pentingnya memastikan setiap upaya pemberantasan kejahatan tetap mengedepankan prinsip negara hukum, sehingga keamanan masyarakat dapat terjaga tanpa mengabaikan hak-hak hukum setiap warga negara.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!