Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung, Menhaj Pastikan Pelayanan Bersih dan Bebas Penyimpangan

SketsaNusantara.id - Pemerintah memastikan kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berjalan sesuai rencana. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa progres persiapan telah mendekati 100 persen dan berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi tolok ukur pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Menurut Mochamad Irfan Yusuf, berbagai aspek teknis terus dimatangkan, mulai dari kesiapan transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan jemaah. Ia menyebut bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah dirancang sebelumnya.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skenario Penundaan Haji 2026, MUI Ingatkan Pentingnya Optimisme dan Pelayanan Jamaah

“Fokus utama kami adalah menjamin keamanan dan keselamatan jemaah melalui langkah mitigasi yang menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu 29 Maret 2026.

Selain aspek teknis, perhatian besar juga diberikan pada pengelolaan anggaran haji yang nilainya mencapai sekitar Rp18 triliun. Irfan menegaskan bahwa dana sebesar itu harus dikelola secara akuntabel dan transparan demi memastikan manfaat maksimal bagi jemaah.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian. Keterlibatan unsur profesional ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan dan tata kelola anggaran berjalan sesuai prinsip good governance.

Baca Juga: Kasus Korupsi Kuota Haji 2024: KPK Buka Peluang Tersangka Baru dari Pihak Swasta Setelah Penahanan Gus Yaqut

Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari dana haji harus kembali dalam bentuk pelayanan yang optimal, mulai dari fasilitas yang layak hingga kenyamanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah berupaya menjadikan penyelenggaraan haji sebagai contoh nyata reformasi birokrasi yang efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Irfan juga memberikan apresiasi kepada jajaran di Jawa Timur yang dinilai telah bekerja maksimal dalam tahap persiapan. Ia meminta seluruh pihak untuk terus menjaga koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Baca Juga: Sederet Kontroversi Yaqut Cholil Qoumas: Eks Menag Pernah Klaim Kemenag sebagai Hadiah NU, Kini Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji

“Kerja sama dan kekompakan harus terus dijaga. Target kita jelas, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia,” tegasnya.

Persiapan yang matang ini diharapkan dapat meminimalkan berbagai kendala yang kerap muncul dalam penyelenggaraan haji, seperti masalah logistik, kesehatan, maupun administrasi. Dengan demikian, jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman.