Pemerintah Siapkan Skenario Penundaan Haji 2026, MUI Ingatkan Pentingnya Optimisme dan Pelayanan Jamaah

SketsaNusantara.id - Rencana pemerintah menyiapkan skenario penundaan keberangkatan jemaah haji tahun 2026 akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh.

Ia mengingatkan pemerintah agar tetap bersikap optimistis sekaligus fokus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji dengan maksimal. Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak menentu tidak boleh membuat upaya persiapan layanan bagi jemaah menjadi terabaikan.

Ni’am menilai pemerintah perlu mengarahkan energi dan perhatian pada peningkatan kualitas layanan haji, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah maupun fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga: Kasus Korupsi Kuota Haji 2024: KPK Buka Peluang Tersangka Baru dari Pihak Swasta Setelah Penahanan Gus Yaqut

“Yang penting adalah membangun optimisme dan mempersiapkan fasilitas negara secara baik dan optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukungnya,” ujar Ni’am dalam keterangan yang dikutip pada Selasa 17 Maret 2026.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu menekankan bahwa pemerintah tetap harus menjalankan berbagai persiapan teknis sebagaimana biasanya. Ia berharap wacana penundaan keberangkatan tidak justru mengurangi keseriusan dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah. Dengan demikian, jika kondisi keamanan di Timur Tengah membaik, seluruh sistem penyelenggaraan haji sudah siap dijalankan.

Baca Juga: Sederet Kontroversi Yaqut Cholil Qoumas: Eks Menag Pernah Klaim Kemenag sebagai Hadiah NU, Kini Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji

“Energi perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah mempersiapkan sejumlah skenario terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat dan berpotensi membahayakan keselamatan jemaah Indonesia.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi salah satu faktor yang memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Baca Juga: Terungkap di KPK, Aliran Dana Percepatan Haji 2023 Diduga Mengalir ke Yaqut Cholil Qoumas dan Pejabat Kementerian Agama

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, berbagai opsi sedang disusun agar pemerintah memiliki langkah antisipatif jika situasi keamanan memburuk.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah haji akan dipertimbangkan apabila kondisi keamanan benar-benar mengancam keselamatan warga negara Indonesia.