Kisah di Balik Tradisi Halalbihalal, Strategi Politik Soekarno Menyatukan Bangsa hingga Menjadi Identitas Nasional

SketsaNusantara.id - Tradisi Halalbihalal saat Idul Fitri di Indonesia adalah fenomena unik yang hanya dapat ditemukan di tanah air.

Meskipun namanya menggunakan kosakata bahasa Arab, aktivitas ini tidak dikenal di negara-negara Timur Tengah.

Sebab halalbihalal sendiri merupakan perpaduan harmonis antara perintah agama untuk bersilaturahmi dengan strategi politik kebangsaan yang digagas oleh Bapak Bangsa, Ir. Soekarno.

Baca Juga: 5 Fakta Sejarah Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dari Zaman Kolonial hingga Menjadi Ritual Tahunan Jutaan Orang

Setiap merayakan Idulfitri, masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari tradisi Halalbihalal. 

Momen ini menjadi puncak dari budaya silaturahmi, di mana orang-orang berkumpul untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. 

Namun, tahukah Anda bahwa istilah dan tradisi ini memiliki latar belakang politik yang sangat kuat di masa awal kemerdekaan?

Baca Juga: Tradisi Donor Darah Usai Tarawih di Tanggul Kulon Jember Kembali Digelar, Puluhan Kantong Darah Terkumpul untuk Bantu Pasien Rumah Sakit

Dikutip dari laman lampung.nu.or.id, tradisi Halalbihalal yang kita kenal sekarang secara resmi dipopulerkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. 

Saat itu, Indonesia tengah berada dalam situasi politik yang genting. Terjadi disintegrasi bangsa akibat konflik antarpartai politik, ditambah dengan adanya pemberontakan di beberapa daerah.

Melihat kondisi tersebut, Bung Karno memanggil KH Wahab Chasbullah, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), untuk dimintai saran mengenai cara mempersatukan para pemimpin politik yang sedang bertikai.

Baca Juga: Tradisi Malam Slawe dan Kupat Ketheg, Kuliner Khas Gresik yang Melekat dengan Jejak Dakwah Sunan Giri

Kiai Wahab kemudian menyarankan untuk mengadakan pertemuan silaturahmi. Namun, Bung Karno merasa istilah "Silaturahmi" sudah terlalu biasa. Kiai Wahab pun mengusulkan istilah "Halalbihalal". 

Logikanya sederhana namun mendalam, di mana para politisi tersebut saling menyalahkan (haram), maka mereka harus duduk bersama untuk saling menghalalkan (memaafkan) kesalahan satu sama lain.