Kamis, 4 Juni 2026

Jadi Sorotan Media Asing, MUI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Kirim Tentara Indonesia ke Gaza, Ini Alasannya

Photo Author
Mila Zhely Nurul Hidayah, Sketsa Nusantara
- Kamis, 12 Februari 2026 | 09:44 WIB
Potret anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang rencananya akan dikirim ke Gaza (kodim0829.id)
Potret anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang rencananya akan dikirim ke Gaza (kodim0829.id)

SketsaNusantara.id – Wacana pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza dalam kerangka Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menuai sorotan tajam.

Bukan hanya menjadi perbincangan hangat di dalam negeri, isu ini bahkan jadi sorotan media asing karena dinilai berkaitan langsung dengan posisi Indonesia dalam konflik PalestinaIsrael.

Di tengah perdebatan publik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk berhati-hati dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Baca Juga: Indonesia Resmi Gabung ‘Board of Peace’ Bentukan Trump, Kemlu Ungkap Misi Masuk Ring Utama Pengambil Keputusan Perdamaian Dunia

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Dewan Perdamaian yang disebut-sebut sebagai 'payung' pengiriman pasukan, masih belum memiliki kejelasan terkait rancangan dan skema misi perdamaiannya.

"Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza," ucap Sudarnoto di hadapan awak media pada hari Rabu, 11 Februari 2026.

Menurutnya, keputusan pengiriman pasukan berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Beda dari Muhammadiyah dan MUI! NU Malah Dukung Board of Peace Trump, Gus Yahya: Keputusan yang Tepat

Sudarnoto juga mengingatkan adanya kemungkinan Indonesia terseret dalam agenda geopolitik negara besar, seperti Amerika Serikat (AS).

Terlebih, Dewan Perdamaian masih belum diketahui posisinya, apakah berada di bawah wewenang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau badan internasional lainnya.

Sudarnoto menilai, hingga kini belum ada kejelasan apakah dewan perdamaian yang digagas Donald Trump berada di bawah otoritas resmi PBB atau justru berada dalam kerangka lain seperti International Stabilization Force (ISF).

Baca Juga: Dinilai Tak Berpihak pada Palestina, MUI Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace, Cholil Nafis: Perdamaian itu Paralel dengan Keadilan

MUI khawatir apabila Indonesia terjebak dalam agenda kekuasaan Amerika Serikat atau terlibat dalam misi yang belum memiliki legitimasi internasional yang kuat.

"Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan yang jelas berada di bawah mandat DK PBB," tuturnya.

Halaman:

Editor: Zuhana Anibuddin Zuhro

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X