Jadi Sorotan Media Asing, MUI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Kirim Tentara Indonesia ke Gaza, Ini Alasannya

Sudarnoto juga menyoroti kemungkinan dominasi negara-negara besar dalam skema ISF.

Menurutnya, model misi stabilisasi yang dipimpin kekuatan global sering kali berfokus pada stabilitas pascakonflik, tetapi berpotensi mengandung kepentingan politik tertentu yang justru dapat merugikan perjuangan Palestina dalam jangka panjang.

Baca Juga: Kecewa, Felix Siauw Kritik Keras Keputusan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Sebut Board of Peace yang Dibentuk Trump Sebagai 'Penjajahan Gaya Baru'

Selain itu, Sudarnoto menilai pendekatan demiliterisasi Gaza yang kerap menjadi fokus misi stabilisasi belum tentu menjadi solusi yang adil bagi masyarakat Palestina.

"Misi seperti itu bisa jadi menyembunyikan agenda tertentu yang justru menentang misi perdamaian dalam jangka panjang," ujarnya.

"Oleh karena itu, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan matang-matang setiap langkah yang diambil agar tidak merusak upaya Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," pungkasnya.

Baca Juga: Donald Trump Puji Prabowo di KTT Perdamaian Gaza, Sebut Sosok Luar Biasa dari Indonesia

Sebagai informasi, International Stabilization Force (ISF) merupakan konsep pasukan internasional yang umumnya dirancang untuk menjaga stabilitas wilayah pascakonflik.

Tugasnya bisa mencakup pengawasan gencatan senjata, pengamanan distribusi bantuan kemanusiaan, hingga mendukung proses rekonstruksi dan transisi pemerintahan sipil.

Namun, berbeda dengan misi penjaga perdamaian PBB yang memiliki mandat resmi, keberadaan ISF sering kali bergantung pada kesepakatan koalisi internasional tertentu sehingga struktur komando dan legitimasi hukumnya dapat berbeda-beda.

Baca Juga: Bertemu Prabowo Membahas Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, Mantan Menlu Dino Patti Djalal Tekankan Indonesia Memiliki Withdrawal Option

Hingga kini, wacana pengiriman pasukan TNI ke Gaza masih menjadi perdebatan publik dan belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaannya.

Pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara matang aspek diplomasi, kemanusiaan, serta kepentingan nasional sebelum mengambil langkah lebih lanjut.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!