"Namun, kenyataannya masih ada pemasangan tersebut dan ini ilegal. Maka kami Komisi C DPRD Jember bersama Pemkab Jember tengah mempersiapkan regulasi yang mengatur soal utilitas ini," paparnya.
Peraturan Daerah (Perda) utilitas sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang nantinya menjadi salah satu dasar hukum bagi pengunaan jaringan utilitas.
"Sudah dimasukkan dalam prolegda, dan dipastikan tahun ini bisa selesai dibahas. Dengan adanya payung hukum ini, nantinya bisa terlihat PAD yang masuk dari perizinan pajak dan retribusinya," ungkap David.
Di sisi lain ia menambahkan, akan menyusun regulasi dan sanksinya juga agar tidak ada lagi tiang-ting jaringan utilitas yang ilegal.
"Sanksinya akan diatur juga, misal sudah ada dan diterapkan maka kalau berdiri tiang atau jaringan ilegal harus dipotong dan pencabutan tiangnya," tegasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Laporan Kepada Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember: Kinerja dan Amanah Harus Dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat
2 Direktur BUMD Jember Diganti, DPRD Jember Minta Pengembangan Usaha Lebih Terukur dan Mandiri
Fasilitas Stadion Jember Sport Garden Banyak Kerusakan, Komisi B DPRD Jember Minta Segera Ada Alokasi Anggaran Perbaikan
Tiket Penerbangan Jember-Jakarta Turun, DPRD Jember Dorong Perbaikan Fasilitas Bandara Notohadinegoro
Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026
Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani
Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan, DPRD Jember Dukung Optimalisasi Kanal Wadul Gus E
Sidak Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wuluhan, DPRD Jember Temukan Masalah Pasca Pemutakhiran e-RDKK
Dorong Ketahanan Pangan dan Swasembada, Komisi B DPRD Jember Pastikan Distribusi Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran
Dorong Pelaksanaan MBG Berjalan Optimal, Ketua DPRD Jember: SPPG Harus Patuhi Standar BGN