Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani

SketsaNusantara.id - Permasalahan pemutakhiran data di elektronik Rencana Definitif Kebutihan Kelompok (e-RDKK) penerima pupuk bersubsidi, dan menerima laporan jika ada permainan sehingga menjadi perhatian serius dari Komisi B DPRD Jember.

Kondisi ini akan sangat merugikan petani, yang membutuhkan pupuk bersubsidi di kuartal pertama pada masa tanam ini.

"Sebenarnya ini menjadi persoalan yang harus mendapatkan solusi segera, karena penyusunan e-RDKK saat ini banyak permasalahan," ujar Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto, saat dikonfirmasi Rabu, 14 Januari 2026.

Baca Juga: Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026

Candra mengatakan, kalau sudah memberikan masukan kepada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) namun belum mendapatkan jawaban yang pasti.

"Pekan lalu kami meminta data-data berupa kuota pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan melalui SK, namun belum diberikan," imbuhnya.

Padahal menurutnya, data tersebut akan digunakan sebagai langkah untuk memastikan kuota pupuk yang ada bisa diterima oleh para petani.

Baca Juga: Tiket Penerbangan Jember-Jakarta Turun, DPRD Jember Dorong Perbaikan Fasilitas Bandara Notohadinegoro

"Karena kondisinya saat ini, luasan lahan yang semakin menurun pasti akan berimplikasi pada jumlah panen di tahun ini. Sehingga pupuk yang dibutuhkan petani untuk mencukupi sawah mereka berapa, kita ingin mengetahuinya," sambungnya.

Politisi PDI Perjuangan ini, juga sempat meminta data luasan geospasial dari Dinas TPHP untuk mengetahui kondisi terkini.

"Kami ingin tahu kondisinya seperti apa, karena adanya perubahan luasan lahan maka akan berimplikasi pada jumlah panennya," pungkasnya.

Baca Juga: Fasilitas Stadion Jember Sport Garden Banyak Kerusakan, Komisi B DPRD Jember Minta Segera Ada Alokasi Anggaran Perbaikan

Di sisi lain, Candra menengarai adanya permainan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab, untuk mencari keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut.

"Kita juga mendapatkan informasi bahwa masih banyak praktik-praktik yang tidak benar, salah satunya rencana mereka (oknum) untuk menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," tegasnya.