SketsaNusantara.id - Setelah dibahasnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru, DPRD Jember terus melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja para pejabat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, saat dikonfirmasi di ruangannya Selasa 30 Desember 2025.
Ia mengatakan, setelah perda SOTK ini disepakati dan disahkan maka akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang.
Baca Juga: DPRD Jember Temukan Perumahan Berdiri di Atas Sungai, Komisi C Soroti Dugaan Permainan Perizinan
"Maka ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jember, dengan segera melakukan pelantikan dan pengisian jabatan tersebut," ujarnya.
Sebab, nomenklatur yang ada dalam SOTK baru ini sudah berubah dengan adanya beberapa peleburan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Karena nomenklaturnya berbuah maka pengisian jabatan menjadi hal yang krusial, sebab nantinya akan menjalankan tupoksinya dengan SOTK baru," imbuhnya.
"Termasuk juga APBD 2026 yang sudah disepakati bersama DPRD dan Pemkab Jember ini, sudah disesuaikan dengan SOTK baru," paparnya.
Menurut Halim, saat ini ada sekitar 40 lembaga yang telah dilebur dan disesuaikan kebutuhannya.
"SOTK lama ini ada sekitar 43 dan di SOTK lama kalau tidak salah ada 40, plus dengan kecamatan," ungkap politisi Gerindra tersebut.
Sejauh ini, Halim mendengar bahwa Pemkab Jember telah melakukan assessment kepada pejabat yang hendak mengisi jabatan tersebut nantinya.
"Jadi kami menerima infomasi kini telah dilakukan assessment dan harapannya pejabat yang telah terpilih, segera dilakukan pelantikan," sambungnya.
Artikel Terkait
DPRD Jember Soroti APBD 2026, Komisi B: Perbaikan Infrastuktur dan Penyusunan Desain Olahraga Daerah Harus Jadi Prioritas
Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot
PAD Hingga November 2025 Capai Rp803,4 Miliar, Komisi C DPRD Jember Minta Bapenda Optimalkan Potensi Pendapatan Lainnya
Dorong Pembuatan Sistem Pengawasan Pendapatan Berbasis Digital, DPRD Jember: Jangan Ada Kebocoran PAD Lagi
Rencana Pembangunan Street Food di Area Alun-alun, DPRD Jember Minta Pemerintah Lakukan Kajian dan Uji Publik Terlebih Dulu
Bandara Notohadinegoro Butuh Perbaikan Infrastuktur, DPRD Jember Dorong Fasilitasnya Segera Dibenahi
Banjir Rendam Ribuan Pemukiman Warga, DPRD Jember Ancam Sanksi Tegas Bagi Pengembang Perumahan Nakal
DPRD Jember Jajaki Kerjasama dengan Perwakilan DPR Kota Jinhua Tiongkok: Salah Satunya dengan Skema Sister City
Usai Banjir Rendam Pemukiman Warga, DPRD Jember Mensinyalir Ada Pengembang Nakal: Gunakan Sepadan Sungai
DPRD Jember Temukan Perumahan Berdiri di Atas Sungai, Komisi C Soroti Dugaan Permainan Perizinan