“Maka kami dari Fraksi Gerindra dan Komisi B DPRD Jember berkomitmen untuk menjaga distribusi pupuk harus tepat sasaran dan harus dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Urea Rp1800 perkilo atau Rp90 ribu per sak dan NPK Rp1820 perkilo atau Rp92 ribu per sak,” paparnya.
Hasan mengungkapkan, jika ada permasalahan yang terjadi di bawah yang menimpa petani khususnya di Dapil 7 bisa segera melaporkan.
“Kami siap menerima aduan dan turun langsung untuk memastikan proses distribusi pupuk tepat sasaran, jangan sampai ada permainan yang merugikan petani. Kalau ada kejanggalan segera laporkan kepada kami dan akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Ia berkomitmen, agar menjaga produksi hasil panen di tahun 2026 ini tetap tejaga sehingga cita-cita untuk swasembada, dan menjaga ketahanan pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan dengan baik.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Perda SOTK Baru Resmi Berlaku, DPRD Jember Ingatkan Pemkab Segera Lakukan Pelantikan dan Optimalkan Kinerja Pejabat
Silpa APBD 2025 Tembus Rp700 Miliar, DPRD Jember Segera Lakukan Evaluasi Kinerja OPD dan Program
Laporan Kepada Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember: Kinerja dan Amanah Harus Dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat
2 Direktur BUMD Jember Diganti, DPRD Jember Minta Pengembangan Usaha Lebih Terukur dan Mandiri
Fasilitas Stadion Jember Sport Garden Banyak Kerusakan, Komisi B DPRD Jember Minta Segera Ada Alokasi Anggaran Perbaikan
Tiket Penerbangan Jember-Jakarta Turun, DPRD Jember Dorong Perbaikan Fasilitas Bandara Notohadinegoro
Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026
Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani
Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan, DPRD Jember Dukung Optimalisasi Kanal Wadul Gus E
Sidak Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wuluhan, DPRD Jember Temukan Masalah Pasca Pemutakhiran e-RDKK